5NEWS .CO.ID,- Masalah Etnis Uighur semakin menarik atensi banyak negara, terutama dari Barat. Rata-rata mereka meminta Cina tidak lagi menutupi pelanggaran HAM yang mereka lakukan terhadap Muslim Uighur di Xinjiang.
Amerika Serikat, salah satu contoh nyatanya. Baru-baru ini mereka menyetujui rancangan kebijakan yang akan menekan perlakuan buruk Cina terhadap minoritas Etnis Uighur.
Dikutip dari Channel News Asia, rancangan tersebut bakal membuat AS lebih leluasa dalam mengawasi perkembangan kondisi komunitas Etnis Uighur. Rancangan ini diajukan setelah pemerintah menerima data dari departemen Luar Negeri dan FBI.
Meski demikian, Pemerintah AS harus dapat persetujuan dari DPR agar kebijakan ini dapat diterapkan. Bila nanti kebijakan berhasil disahkan, Pemerintah AS berpeluang menjatuhkan hukuman kepada pejabat teras Cina sehubungan dengan kasus Uighur.
Permasalahan yang menimpa etnis Uighur ini telah menjadi tajuk pemberitaan selama bertahun-tahun lamanya dan hingga kini belum juga ada upaya penyelesaian dari pihak pemerintah Cina. Topik dari berita-berita itu juga sama, yakni Pemerintah Cina dinilai melanggar HAM.
Pada Agustus 2018 silam, dilansir dari BBC, Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial melaporkan pemerintah Cina telah menahan sekitar satu juta orang dari komunitas Uighur dalam tempat “serupa kamp interniran berukuran besar”. Laporan komite ini didukung oleh hasil investigasi LSM HAM seperti Amnesty International dan Human Rights Watch.
Menurut catatan Amnesty International dan Human Rights Watch, muslim Uighur dipaksa untuk bersumpah setia kepada Presiden Xi Jinping, ditahan tanpa batas waktu yang jelas, diperlakukan layaknya sumber penyakit, sampai dipaksa untuk menyerukan slogan-slogan Partai Komunis. Selain itu, Pemerintah Cina juga mengawasi dengan ketat gerak-gerik masyarakat Uighur secara ketat melalui pemantauan Kartu Identitas, identifikasi wajah, serta pengumpulan DNA.
Pemenjaraan ini tak jarang berujung kepada kematian, penyakit, penyiksaan dan kelaparan.
“Penduduk beragam etnis di Xinjiang hidup dan bekerja dalam kedamaian, kepuasan, serta menikmati kehidupan yang damai sekaligus maju,” ujar Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Hua Chunying.
Sikap Pemerintah Cina mengenai hal ini juga tak pernah berubah sejak kasus pelanggaran HAM ini menyeruak ke permukaan beberapa tahun silam. Hingga berita ini ditulis, sikap mereka tetap menolak secara tegas semua tuduhan tersebut. (mra)
