Jakarta, 5News
Gaji Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menjadi pembahasan banyak pihak. Mahfud MD selaku anggota Dewan Pengarah BPIP mengungkapkan kejengkelannya dalam menanggapi politisasi hak keuangan BPIP itu, ketika jumpa pers di kantor BPIP di kompleks Wantimpres, Jalan Veteran, Jakarta, Kamis (31/5).
Baca Juga: Spanduk PKS-Khilafah Islamiyah di Bekasi
Mahfud mengatakan, kejengkelannya muncul saat mendapatkan meme dari seorang kader PKS yang bertulisan ‘Saya Pancasila, Saya Rp 100 Juta’.
“Orang ini kurang ajar, coba orang PKS itu tanya hak keuangan pimpinannya yang duduk di DPR RI, berapa juta rupiah sebulan,” ungkap Mahfud menumpahkan kegusarannya.
“Coba tanya ke Hidayat Nur Wahid, dia kan Ketua MPR, berapa yang dia dapat tiap bulan, berapa juta yang dihamburkan ke luar negeri, atau pergi ke mana. Kalau Anda marah, datang ke saya, kita buka saku kita masing-masing. Saya juga anggota DPR dulu, pernah menjadi Ketua MK, dapat DOP (Dana Operasional Pimpinan-red). Di BPIP nggak dapat DOP,” tutur Mahfud.
Baca Juga: Moeldoko: BPIP Perlu Untuk Tangkal Radikalisme
“Yang pastu nominalnya dua kali lebih besar dari saya, itu baru anggota saja, belum ketuanya. Ketuanya masih ditambah Rp 100 juta lagi,” imbuhnya.
“Saya katakan, PKS sudah melahirkan dua koruptor besar, kok mau meluruskan orang dengan cara tidak sopan. Itu yang sudah dipenjara, belum lagi yang dilaporkan, dalam proses. Itu penghasilan yang tidak sah,” lanjut Mahfud.
Terkait hak keuangan BPIP ini, Mahfud MD mengatakan akan memilih untuk melawan isu yang dipolitisasi, karena menurutnya, angka yang dikeluarkan dalam Perpres 48/2018 sudah ditelaah oleh Kemenkeu dan pihak-pihak terkait dan telah dinyatakan sesuai.(ma)
