LSM Tuntut Transparansi Dana Desa dan Pungutan Sekolah

0

Pati, 5News.co.id—Puluhan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bernama Gerakan Jalan Lurus (GJL) mendatangi gedung DPRD Kabupaten Pati pada hari Rabu (5/9) pukul 14.00 WIB kemarin. Kedatangan LSM itu sebagai salah satu gerakan dari rangkaian aksi yang mereka sebut dengan “Aksi Regulasi Dana Desa dan Perbup Bantuan Dana Wali Murid kepada Sekolah”.

Baca juga: Divonis 3 Bulan, Kuasa Hukum Sesalkan Putusan Hakim

Ketua LSM GJL Riyanta dalam audensinya menyatakan bahwa kedatangannya bersama rekan-rekan bermaksud untuk berkomunikasi dan menyampaikan secara langsung kepada jajaran pemerintah kabupaten mengenai regulasi penyaluran dana desa dan pungutan di lingkungan sekolah dengan dalih iuran rekreasi maupun iuran seragam.

“Di sekolah kan ada dana BOS, tapi pungutan liar tetap ada. Salah satu contoh uang gedung. Yang berkewajiban membangun gedung kan pemerintah, bukan anak anak sekolah,” ungkapnya.

“Dari sebuah SMA Negeri juga ada penarikan Rp. 100.000,- saat purna sekolah dengan dalih amal jariyah. Ada juga kewajiban dari sebuah SMP Negeri di dalam kota, yang menarik iuran pembangunan kepada siswa dengan nilai minimal Rp. 800.000,- hingga Rp.1.000.000,-,” imbuhnya.

Terkait dana desa, Riyanta menyampaikan usulannya agar setiap Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terkait penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus diinformasikan kepada BPD, tokoh masyarakat dan seluruh ketua RT. Menurutnya hal itu perlu dilakukan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa.

“Supaya tidak ada lagi anggaran yang menyebutkan menggunakan pasir muntilan, tapi diambilkan dari cepu. Atau jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki seperti jalan Kajar-Trangkil,” ujar Riyanta mengungkapkan.

Baca juga: Dua Pasangan Tidak Resmi Terjaring Razia Satpol PP Pati

Menanggapi keluhan dan usulan LSM Gerakan Jalan Lurus itu, Asisten Sekda Kab. Pati Drs. Sudiyono mengatakan bahwa regulasi dana desa tidak main main, semua pihak turut mengawal penggunaan ADD.

“Dari BPK, DPPKAD, Polri, Bapeda, dan yang lain ikut mengawal regulasi ADD. Dan kami akan berterimakasih apabila dari LSM GJL turut serta mengawal regulasi ADD,” katanya.

Terkait dana desa dan implementasi dana pendidikan yang memberatkan masyarakat, mewakili Bupati, Sudiyono menyatakan akan menampung semua aspirasi dari LSM GJL untuk sampaikan kepada Bupati Pati.(hsn)

Komentar