Nepotisme dalam Seleksi Perangkat Desa

Mohamad Imanan Sekretaris Bidang Hukum dan HAM DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Blora

Penulis: Mohamad Imanan

Sekaitan dengan rekrutmen perangkat desa di Kabupaten Blora, izinkan saya untuk menyampaikan pendapat hukum, berkaitan dengan dua hal. Pertama, terkait pentingnya Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan makna nepotisme dalam seleksi calon perangkat desa. Kedua, tentang kewajiban dan larangan kepala desa beserta perangkat desa.

Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Nepotisme

Pemerintah memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang diatur oleh undang-undang, memiliki kewajiban dalam mengelola pemerintahan sesuai proporsional dan harus taat dan patuh terhadap regulasi yang mengatur terkait kebijakan pemerintah.

Bupati, kepala desa maupun perangkat desa harus tunduk pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 7 UU Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa pejabat berkewajiban untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Ditegaskan pula bahwa Pejabat Pemerintah memiliki kewajiban:

  1. Membuat keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;
  2. Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Adapun Pasal 9 UU Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

AUPB yang relevan digunakan dalam persoalan tindakan Nepotisme yang dilakukan dalam perangkat desa yaitu “Asas Kebersihan dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Asas Transparansi” yang merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, kebersihan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme.

Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa untuk menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, penyelenggara negara harus jujur, adil, terbuka, dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak diperbolehkan melakukan nepotisme/memperkaya diri sendiri/atau kepala desa tidak diperkenankan untuk membantu keluarganya dalam suksesi menjadi/menduduki jabatan perangkat desa.

Tindakan nepotisme merupakan prilaku yang tidak boleh dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan,. Selain tidak diperbolehkan oleh perundang-undangan, nepotisme merupakan tindakan tercela bagi penyelenggara pemerintah baik presiden, gubernur/kepala daerah/bupati maupun kepala desa.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (5) menyebut bahwa nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan Hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Dalam pelaksanaan seleksi calon perangkat desa, perilaku dan tindakan nepotisme tidak diperbolehkan undang-undang selama hal tersebut memiliki bukti yang dapat dipertanggung jawabkan.

Kewajiban dan Larangan Penyelenggara Pemerintahan

Penyelenggara pemerintahan memiliki hak dan kewajiban serta kedudukan sesuai peraturan perundang-undangan yang proporsional. Setiap penyelenggara negara berkewajiban mengutamakan kepentingan umum dan kepentingan rakyat diatas segala-galanya.

Pasal 5 ayat (4),(5),(6),(7) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 bahwa:

  • Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
  • Melaksanakan tugas tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan;
  • Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  • Dan bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelenggara negara tetap harus melaksanakan asas-asas maupun perundang-undangan yang diamanahkan untuk mengatur jalannya roda pemerintahan yang baik tanpa memihak golongan atau keluarga.

Dalam pelaksanaan calon perangkat desa, tindakan-tindakan semacam nepotisme tidak diperkenankan sama sekali. Kewajiban penyelenggara pemerintah adalah menaati perundang-undangan demi kepastian hukum dan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan proporsional.

Bupati, Kepala Desa/Penyelenggara Negra harus melaksankan dan menjalankan apa yang menjadi perintah dan larangan sesuai ketentuan Undang-undang.

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 24 Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan asas:

  1. Kepastian hukum;
  2. Tertib penyelenggaraan pemerintah;
  3. Tertib kepentingan umum;
  4. Keterbukaan;
  5. Proporsionalitas.

Dalam menjalankan kewenangannya untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, Kpeala Desa harus patuh pada asas-asas yang digariskan oleh Undang-undang agar tidak terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Baik dalam UU Nomor 6 tahun 2014, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 83 Tahun 2015, Perda Nomor 6 Tahun 2016 maupun Perbup Nomor 37 Tahun 2019 perubahan atas Perbup Nomor 36 Tahun 2019 bahwa Penyelenggara Pemerintah (Kepala Desa/Perangkat Desa) sudah jelas bahwa dalam pelaksanaan penjaringan perangkat desa dibentuk kepanitiaan/tim seleksi perangkat Desa.

Hal ini untuk membatasi kewenangan kepala desa dan pencegahan intervensi kepentingan yang mengakibatkan tindakan KKN.

Sesuai dengan amanah Perda dan Perbup Kabupaten Blora, Camat sebagai tim pengawas haruslah jeli ketika memeriksa berkas calon perangkat desa yang terindikasi nepotisme. Jika kelak nepotisme ini terbukti, maka kinerja tim pengawas dapat dinilai tidak cermat sehingga bertentangan dengan ‘asas kecermatan’. Sementara di negara hukum, patuh dan tunduk kepada ketentuan undang-undang harus dilaksanakan demi hukum.

Berdasarkan hal diatas, pengangkatan perangkat desa harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan, asas proporsional, asas profesional, asas kecermatan, asas kebersihan/transparansi dengan mempertimbangkan sinkronisasi berbagai regulasi terkait prosedur baik keputusan maupun pengangkatan perangkat desa.

Demikian pendapat hukum ini saya sampaikan.

Blora, 23 Februari 2022

Catatan:

Penulis adalah Sekretaris Bidang Hukum dan HAM DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Blora