Jakarta, 5NEWS .CO.ID,- Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memohon kekebalan hukum kepada parlemen (Knesset) dari jerat kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang didakwakan kepadanya di pengadilan. Dia beralasan masih ingin memimpin negara itu dalam beberapa tahun mendatang.
Seperti dilansir AFP, Kamis (02/01), permintaan tersebut disampaikan Netanyahu kepada Knesset pada Rabu malam waktu setempat. Hingga saat ini ia menyatakan dirinya tidak bersalah atas ketiga kasus korupsi tersebut.
“Apa yang dilakukan terhadap saya di pengadilan itu adalah upaya menyesatkan masyarakat,” kata Netanyahu.
Netanyahu juga menerangkan bahwa kekebalan hukum hanya diperuntukkan bagi pejabat publik yang terpilih melalui pemilihan umum dari perkara hukum yang dibuat-buat, dan pengadilan politik yang ditujukan untuk merusak kepercayaan masyarakat. Hukum ini dimaksudkan untuk memastikan mereka yang terpilih bisa melayani sesuai harapan masyarakat, bukan kehendak penegak hukum.
Permohonan kekebalan hukum oleh Netanyahu ini dikecam oleh pesaing politiknya, Benny Gantz. Ia mengatakan bahwa dengan ini rakyat akan melihat apakah nantinya akan muncul pemerintah yang kebal hukum atau pemerintah yang menyatukan.
“Kini tinggal memilih apakah keinginan Netanyahu atau keinginan rakyat yang menang. Apakah nantinya akan muncul kerajaan Netanyahu atau tetap Negara Israel,” ujar Gantz.
Sampai saat ini, pemerintahan Israel tak kunjung terbentuk karena Netanyahu dan Gantz yang didukung koalisi partai masing-masing mempunyai kedudukan yang sama kuat, negosiasi politik juga buntu.
Netanyahu saat ini tidak diwajibkan mundur meski terjerat kasus hukum. Dia baru bisa didepak dari jabatannya jika telah divonis bersalah.
Jaksa Agung Israel mendakwa Benjamin Netanyahu atas tuduhan korupsi. Netanyahu didakwa dengan tiga skandal termasuk menerima suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan.
Surat tuduhan mencatat Netanyahu menerima ratusan ribu dolar beserta sampanye dan cerutu dari miliarder Arnon Milchan dan James Packer yang diperkirakan mencapai angka US$ 200 ribu.
Tuduhan lainnya yakni ‘kasus 4000’ yang membuat PM Israel itu menggunakan kekuatannya untuk meloloskan peraturan bagi bisnis telekomunikasi milik Shaul Elovitch. Sebagai imbalannya, dia mendapat pencitraan positif di situs berita Bezeq. (mra)
