Jakarta, 5NEWS.CO.ID,- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut stok bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite berpotensi akan habis pada September dan Solar berpotensi habis pada Oktober 2022.
Sri Mulyani menjelaskan, anggaran subsidi energi dan kompensasi sebesar Rp 502 triliun sudah memperhitungkan asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) 100 per barel.
Subsidi tersebut ditujukan ke listrik, BBM jenis Pertalite, Solar, dan LPG 3 Kg.
Hingga kini, pemerintah masih mengkaji secara terus-menerus soal harga BBM yang akan dijual, agar sesuai dengan kantong anggaran negara dan tidak terlalu memberatkan masyarakat.
Dia mengungkapkan, pemerintah telah menetapkan stok kuota Pertalite sebanyak 23,05 juta Kiloliter (Kl) pada tahun 2022.
Akan tetapi, ternyata hingga Juli 2022 realisasi konsumsi Pertalite di masyarakat sudah mencapai 16,84 juta Kl.
“Setiap bulan (penggunaannya) 2,4 juta KL. Kalau ini diikuti, bahkan akhir September ini habis untuk (kuota) Pertalite,” kata Sri Mulyani pada rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, (25/8/2022).
Disisi lain pemerintah telah memberi kuota Solar sebanyak 14,91 juta Kl untuk tahun 2022, namun realisasi konsumsinya sudah mencapai 9,88 juta Kl hingga Juli 2022.
“Jadi kalau ikuti tren ini, bulan Oktober habis kuotanya itu (Solar),” pungkasnya.
Kemampuan anggaran negara Indonesia terbatas, jika terus dipaksakan mensubsidi secara besar-besaran dan tak ada kenaikan harga sedikitpun maka, Anggaran Pengeluaran Belanja Negara (APBN) akan menanggung resiko yang besar, terlebih ditengah lonjakan harga di komoditas.
Sri Mulyani sebut penikmat subsidi (Pertalite dan Solar) terbanyak malah dari kalangan orang kaya, dan orang dari kalangan bawah justru sedikit yang menikmatinya.
Hal ini disebabkan karena, banyak orang dengan daya ekonomi yang tinggi lebih memilih mengonsumsi BBM bersubsidi yang jauh lebih murah.
“Solar dalam hal ini dari Rp 143 triliun itu sebanyak 89 persen atau Rp 127 triliunnya yang menikmati adalah dunia usaha dan orang kaya,” ujar Sri Mulyani.
“Dari total Pertalite yang kita subsidi itu Rp 83 triliunnya dinikmati 30 persen terkaya,” sambungnya.
Hal ini, sama saja pemerintah memberi subsidi kepada yang tidak berhak atau salah sasaran.
“Memang orang-orang yang tidak mampu dan miskin tetap juga menikmati barang itu namun porsinya kecil. Ini yang perlu untuk kita pikirkan nambah ratusan triliun, berarti kita menambah yang sudah mampu makin banyak lagi,” tutur Sri Mulyani.
Diharapkan masyarakat yang berkemampuan tidak lagi menggunakan barang subsidi dan berlaku adil. (hus)