Pati, 5NEWS.CO.ID,- Ribuan nelayan Juwana melakukan aksi unjuk rasa kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk menuntut penurunan PNBP, Jumat (13/1/2023).
Aksi demo ini digelar di Ruas Jalan depan Kantor Bupati hingga depan Kantor DPRD Kabupaten Pati dan dimulai sekitar pukul 9 pagi ini.
Aksi unjuk rasa ini merupakan bentuk curahan aspirasi dari beberapa Paguyuban Nelayan di Juwana yakni Front Nelayan Bersatu (FNB) Pati, yang merasa keberatan dengan ketetapan PNBP sebesar 10%.
“PP nomor 85 tahun 2021 tentang jenis dan tarif PNBP. Jika dulu kita hanya dikenai pra produksi, sekarang kita dikenai pasca produksi. Yang mana kita dipatok pajak 10%, itu berat sekali,” kata Koordinator lapangan (Korlap), Hadi di lokasi aksi demo kali ini, Jumat (13/1/2023).
Sementara itu, Pj Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro mengatakan bahwa dirinya telah mengeluarkan surat untuk mendukung aspirasi dari para demonstran.
“Saya sudah keluarkan surat dukungan untuk sedulur-sedulur semua, kaitannya yang pertama tentang penurunan terkait apa yang ada di PP No.85 Tahun 2021,” ungkap Pj Bupati kepada para demonstran.
Pihaknya juga menjelaskan bahwa dalam surat dukungan yang dia buat telah menjelaskan terkait tuntutan para nelayan yang meminta PNBP turun menjadi 5%.
Surat tersebut telah ditujukan kepada Presiden RI dan ditembuskan ke Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sekretaris Kabinet, dan Gubernur Jawa Tengah sejak tanggal 7 Januari 2023 setelah dilakukannya audiensi bersama Paguyuban Mitra Nelayan pada beberapa waktu yang lalu.
Merespons banyaknya massa yang turun ke jalan, Pj Bupati menyampaikan dukungan dan apresiasinya terhadap para pendemo karena pada kesempatan ini, nelayan tidak sekedar melakukan aksi dan menyampaikan aspirasi, melainkan juga memberikan bantuan logistik kepada para korban bencana banjir yang melanda Kabupaten Pati.
Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh perwakilan dari Paguyuban Nelayan Mina Santosa kepada Pj Bupati Pati.
“Matur Nuwun. Semoga ini bermanfaat bagi saudara-saudara kita semua (korban banjir). Ini adalah langkah positif dari kawan-kawan Paguyuban Nelayan Mina Santosa, bukan hanya aksi belaka, tapi lebih untuk kepentingan sosial,” tuturnya.
Disisi lain, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin menuturkan kepada para pengunjuk rasa bahwa jika surat peraturan dari Pemerintah Daerah (Pemda) maka peraturan dapat dikatakan agak lentur.
“Tadi juga disampaikan kalau muncul surat dari daerah itu peraturan agak kendor,” ujarnya. (hus)