Jakarta, 5NEWS.CO.ID, – Pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Sayyid Ali Khamenei mendesak pemerintah India untuk segera mengambil tindakan terhadap kelompok ekstrimis Hindu yang menyerang warga Muslim, sehingga memicu kerusuhan dan timbul korban jiwa.
“Hati umat muslim di seluruh dunia berduka akibat pembantaian umat Muslim di India. Pemerintah India harus melawan kelompok ekstrimis Hindu dan para pendukungnya dan menghentikan pembantaian terhadap umat muslim supaya India tidak dikucilkan dari dunia Islam,” cuit pemimpin tertinggi Iran melalui akun twitternya, Jumat (06/03/20).
https://platform.twitter.com/widgets.jsThe hearts of Muslims all over the world are grieving over the massacre of Muslims in India. The govt of India should confront extremist Hindus & their parties & stop the massacre of Muslims in order to prevent India’s isolation from the world of Islam.#IndianMuslimslnDanger
— Khamenei.ir (@khamenei_ir) March 5, 2020
Di lain tempat, Menteri Luar Negeri Iran, Muhammad Javad Zarif, menyatakan mengecam aksi kekerasan terhadap umat Muslim di India.
“Iran mengecam gelombang-gelombang kekerasan yang terorganisir terhadap Muslim di India. Selama berabad-abad, Iran adalah sahabat India. Kami mendesak Pemerintah India untuk memastikan kesejahteraan seluruh warga India dan tidak membiarkan aksi preman. Langkah untuk maju adalah dengan cara dialog perdamaian dan penegakan hukum,” cuit Zarif.
https://platform.twitter.com/widgets.jsIran condemns the wave of organized violence against Indian Muslims.
— Javad Zarif (@JZarif) March 2, 2020
For centuries, Iran has been a friend of India. We urge Indian authorities to ensure the wellbeing of ALL Indians & not let senseless thuggery prevail.
Path forward lies in peaceful dialogue and rule of law.
Bentrokan antara umat Muslim dan Hindu di New Delhi dipicu oleh aksi terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan. Kedua belah pihak saling serang menggunakan batu dan benda-benda lain, serta merusak sejumlah bangunan dan kendaraan
Insiden ini menjadi kerusuhan paling parah dalam beberapa dekade terakhir. Ribuan polisi anti huru-hara dan paramiliter berpatroli di sekeliling kota.
UU Kontroversial yang mengundang pro kontra itu mengizinkan India untuk memberi status kewarganegaraan terhadap imigran dari negara-negara sekitar. Beleid itu disahkan oleh pemerintahan Narendra Modi yang beraliran sayap kanan. Partai pengusung, Bhratiya Janata dituduh bersikap diskriminatif terhadap umat Muslim.
Karena UU tersebut hanya berlaku bagi imigran pemeluk agama Hindu, Kristen dan agama minoritas lainnya selain Islam. Para kritikus menilai UU ini dimanfaatkan oleh rezim Narendra Modi untuk mendorong India yang sekuler menjadi negara Hindu (mra)
