Pati, 5NEWS.CO.ID,- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati dalam kegiatan Workshop Kebijakan Inovasi Daerah di Ruang Pragolo, Kantor Bupati Pati, menyebut alokasi dominan anggaran APBD ada pada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dinas Kesehatan (Dinkes), Selasa (13/12/2022).
Dalam kegiatan itu pula, juga dihadiri oleh Badan Riset Kebijakan Dalam Negeri, Arzad Sectio dan para OPD.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Muhtar dalam menanggapi terkait adanya anggaran terbesar di Dinkes, Disdikbud dan Dinsos untuk meningkatkan inovasi daerah. Dirinya mengatakan bahwa hal tersebut sesuai dengan regulasi Undang-undang (UU) yang berlaku.
“Sesuai regulasi UU yang ada. Anggaran yang bersifat mandatori dan dilaksanakan dengan target tertentu Dinas Pendidikan, yang mana mau tidak mau 20% dari APBD untuk pendidikan masyarakat,” kata Muhtar, Selasa (13/12/2022).
“Dinkes mandatorinya 10% APBD. Sehingga dengan alokasi yang dominan tersebut harapannya dapat dibuktikan dengan pelayanan publik yang baik dan melakukan perbaikan inovasi,” sambungnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa inovasi daerah bukanlah tujuan saja, melainkan merupakan cara untuk mencapai yang lebih baik.
Lantas dia mengungkapkan bahwa Kabupaten Pati mengalami peningkatan dalam hal inovasinya dan Muhtar menegaskan bahwa dalam hal itu artinya ada komitmen OPD yang terbukti meski belum maksimal.
“Pati, Alhamdulillah di tahun ini ada peningkatan. Tahun kemarin 2021 mencapai sekitar 53% di tingkat nasional. Saat ini (2022) ada di 58%,” ungkapnya.
Atas hal tersebut, Muhtar juga berharap untuk tahun depan semoga Kabupaten Pati meraih penilaian 60 ke atas.
Kegiatan workshop ini diketahui bertujuan untuk mensinkronisasi dan mengoptimalkan kinerja serta komitmen OPD.
Disisi lain, Badan Riset Kebijakan Dalam Negeri, Arzad Sectio selaku pemateri menjelaskan bahwa inovasi terdiri dari 2 tipe, yakni inovasi digital dan inovasi non digital.
Dirinya juga menegaskan bahwa tidak ada pemaksaan inovasi diharuskan melalui aplikasi (digital).
“Pendekatan sosial juga dapat dikatakan inovasi, asalkan ada perubahan, dampak yang diukur dan metode yang diperbaharui serta kolaborasi,” tegasnya. (hus)
