Mantan Ketua BPN Kalimantan Barat Ditahan KPK

Mantan Kepala Kantor BPN Wilayah Kalimantan Barat saat ditangkap KPK. (Foto: istimewa)

Pontianak, 5NEWS.CO.ID,- KPK menahan Mantan Kepala Kantor BPN Wilayah Kalimantan Barat, Gusmin Tuarita (GTU) pada Rabu 24 Maret 2021. Gusmin yang kini menjabat sebagai Inspektur Wilayah I, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN itu sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi, gratifikasi dan pencucian uang.

Selain menahan Gusmin Tuarita, KPK juga menahan Kepala Bidang Hubungan Hukum Pertanahan BPN Jawa Timur Siswidodo (SWD).

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat jumpa pers, di Gedung KPK, Jakarta mengatakan, “Untuk kepentingan penyidikan, para tersangka ditahan masing-masing selama 20 hari ke depan terhitung sejak 24 Maret 2021 sampai dengan 12 April 2021,”

Gusmin ditahan KPK di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih, sedangkan Siswidodo di Rutan KPK Cabang Pomda Jaya Guntur.

“Sebelumnya akan dilakukan isolasi mandiri di Rutan KPK Kaveling C1 dalam rangka pencegahan penyebaran wabah Covid-19 di lingkungan Rutan KPK,” kata Lili.

KPK sebelumnya telah menetapkan keduanya sebagai tersangka sejak November 2019 dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Keduanya diduga korupsi terkait dengan pendaftaran tanah di Kalimantan Barat. 

Lili menambahkan, “Dalam proses penyidikan, KPK telah memeriksa 120 orang saksi terdiri dari pihak BPN dan pihak-pihak lainnya. Gusmin saat menjabat Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat dan saat menjabat Kakanwil BPN Provinsi Jawa Timur diduga menyalahgunakan kewenangan dalam pemberian hak atas tanah.”

Kedua tersangka diduga menyetujui pemberian hak guna usaha (HGU) bagi para pemohon dengan membentuk kepanitiaan khusus yang salah satu tugasnya menerbitkan surat rekomendasi pemberian HGU kepada Kantor Pusat BPN untuk luasan yang menjadi wewenang Kepala BPN.

Lili mengatakan, Dalam kurun waktu 2013-2018, GTU diduga menerima sejumlah uang dari para pemohon hak atas tanah, termasuk pemohon HGU, yang diterima secara langsung dalam bentuk uang tunai dari para pemohon hak atas tanah maupun melalui SWD bertempat di Kantor BPN maupun di rumah dinas serta melalui transfer rekening bank menggunakan nomor rekening pihak lain. 

Sejumlah uang tersebut kemudian diduga disetorkan oleh Gusmin ke beberapa rekening bank atas nama pribadi miliknya dan anggota keluarga yang jumlahnya sekitar Rp27 miliar.

“Jumlah setoran uang tunai melalui SWD atas perintah GTU sekitar Rp1,6 miliar. Selain itu, SWD diduga juga telah menerima bagian tersendiri dalam bentuk uang tunai dari para pemohon hak atas tanah yang dikumpulkan melalui salah satu stafnya,” ujar Lili.

Kumpulan uang tersebut digunakan sebagai uang operasional tidak resmi pada Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah di Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat (sebagai tambahan honor Panitia B). Sisa dari penggunaan uang operasional tidak resmi tersebut, kemudian dibagi berdasarkan persentase ke beberapa pihak terkait di BPN Provinsi Kalbar. (MUSHA)