Jepara 5NEWS.CO.ID, -Dalam beberapa pekan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Jepara dinilai mengalami banyak penurunan. Terutama OPD yang menangangi pemberantasan miras dan karaoke liar.
Penilaian ini disampaikan oleh Fraksi PKB, usai digelarnya Rapat Paripurna Pengesahan APBD Jepara 2020. Ketua FPKB DPRD Jepara Kholis Fuad menyatakan, PKB sangat concern terhadap laporan serta keluhan masyarakat tentang makin maraknya peredaran miras dan menjamur tempat hiburan karaoke.
Pihaknya mendesak Satpol PP Jepara untuk melakukan penegakan perda, utamanya Perda Miras. Ia menilai, lemahnya kinerja Satpol PP dalam penegakan Perda ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius.
“Jika diperlukan harus dilakukan shock therapy dengan penertiban dan penutupan kawasan Pungkruk. Saat ini perkembangannya makin mengkhawatirkan dan berpotensi memunculkan penyakit sosial masyarakat (pekat) yang mencemaskan ,” ujar Kholis Fuad, Senin (2/12/2019).
Jika memang ada permasalahan atau kendala , mengenai tenaga penyidik PNS (PPNS) pihaknya berharap juga segera dilakukan penambahan. Ia memastikan, PKB akan mendukung penambahan personel tersebut, demi menunjang tugas -tugas penegakan hukum dan Perda Bupati oleh Satpol PP.
Juru Bicara FPKB dalam sidang Paripurna Pengesahan APBD 2020 Jepara, Miftahur Rofiq, secara umum, pihaknya memberikan apresiasi serta support positif terhadap APBD 2020. Prosesnya sudah berjalan dengan tepat waktu sesuai dengan rencana tahapannya.Namun demikian, FPKB juga menilai APBD 2020 ini sangat teknokratis dan kurang aspiratif terhadap kebutuhan ,faktor keluhan riil masyarakat.
Lemahnya kinerja OPD ini, kemungkinan bisa juga disebabkan oleh lemahnya pengawasan internal pemerintahan. “Meskipun demukian antara target dan realisasi capaian kinerja tahun 2019 kurang maksimal atau tidak mencapai target, namun di tahun 2020 ini Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara tetap optimis dengan menaikkan capaian target. Luar biasa,” terangnya. (murianews.com/W@n)
