Jakarta, 5NEWS.CO.ID, – Ketua PBNU Said Aqil Siradj menyatakan prihatin dengan terjadinya aksi kekerasan terkait kerusuhan di Papua. Untuk itu Kiai Said meminta pemerintah agar mengedepankwn dialog damai.
“Atas nama rasa kemanusiaan dan penghormatan terhadap martabat serta hak asasi manusia, kami meminta Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum untuk lebih berhati-hati dalam mengambil langkah dan tindakan. Agar tidak menimbulkan gejolak dan permasalahan baru,” katanya di Kantor PBNU, Jakarta, Senin (9/9/2019).
Kiai Said juga menyampaikan apresiasinya terhadap berbagai pihak dan kalangan masyarakat di Papua, yang telah berusaha menjaga situasi sosial di Papua tetap kondusif.
Tokoh agama, lanjutnya, memiliki andil dalam mencegah terjadinya kerusuhan, yang dapat memperkeruh suasana dan menganggu keamanan.
“Kami mengingatkan bahwa peristiwa yang terjadi di Surabaya, Malang, serta beberapa titik lainnya, yang berdampak pada gejolak di Tanah Papua, telah menodai upaya Pemerintah yang telah berusaha meningkatkan layanan kesejahteraan dasar bagi masyarakat Papua,” lanjutnya.
Kiai asal Cirebon itu juga menolak bentuk aksi kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi yang terjadi terhadap masyarakat Papua. Tapi Kiai Said minta untuk mengedepankan dialog.
“Kami meminta jalinan dialog yang sudah dibangun sejak lama dan diinisasi oleh Presiden RI Keempat, KH Abdurrahman Wahid, harus terus dirawat. Selain itu, mengembalikan nama Papua dan Irian Jaya. Papua adalah kita dan kita adalah manusia yang memiliki harkat dan martabat,” jelasnya.
Sebelumnya di jantor PBNU, tokoh-tokoh lintas agama menyampaikan sikap bersama terkait kerusuhan di Papua. Tokoh-tokoh dari berbagai agama meminta agar Presiden Jokowi segera menyelesaikan masalah Papua dengan dialog dan jalan damai, menghindari kekerasan dan jalan yang bisa menodai perdamaian yang sudah dibangun.
Tokoh Lintas Iman yang bertemu di Kantor PBNU terdiri dari, Said Aqil Siradj (PBNU), Pdt. Gomar Gultom (PGI), Romo Heri Wibowo (KWI), Franz Magnis Suseno, Ronald Rischardt (Biro Papua PGI), Antie Sulaiman (UKI), Alissa Wahid (GNI), dan Usman Hamid (Amnesty International Indonesia). (mas)
