Jakarta, 5NEWS.CO.ID,- Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Sisriadi menyatakan TNI tidak akan terpancing dengan adanya upaya provokasi yang dilakukan oleh nelayan China dan kapal Coast Guard China yang masuk ke wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, Natuna Utara, Kepulauan Riau.
“Kita TNI, tidak akan terprovokasi. Mereka melakukan provokasi supaya kita melanggar hukum laut internasional itu sendiri. Sehingga kalau itu terjadi, bisa kita yang disalahkan secara internasional dan kita yang rugi,” kata Sisriadi saat memberikan keterangan pers di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (06/01/20).
Karena itulah, dalam melaksanakan tugas pengamanan perbatasan di Natuna, TNI tetap akan menjalankan prosedur hukum internasional yang sudah disepakati bersama. Dalam hal ini, TNI AL dan AU akan tetap melakukan prosedur yang sudah disepakati secara internasional.
“Sebagai negara yang patuh akan hukum-hukum internasional, kita melakukan kegiatan dan melakukan operasi yang dengan aturan pelibatan yang berpedoman pada hukum laut nasional dan hukum laut internasional,” kata Jenderal bintang dua ini.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Nasdem, Willy Aditya juga meminta agar pemerintah Indonesia tidak terpancing dengan langkah-langkah provokasi China terkait dengan polemik yang terjadi di perairan Natuna, Kepulauan Riau.
“Pemerintah tidak boleh terprovokasi sehingga kita harus berhati-hati melihat situasi yang berkembang di Natuna. Hukum laut internasional tidak memberi celah untuk terjadinya konflik yang mengeras dan berujung perang,” kata Willy di Jakarta, Minggu (05/01).
Menurut dia, apa yang dilakukan oleh Coast Guard China yang mengawal nelayannya masuk wilayah NKRI adalah upaya provokasi. Selain itu, pernyataan Kementerian Luar Negeri China yang berkeras dengan konsep internalnya menunjukkan arogansi mereka demi memprovokasi Indonesia untuk masuk dalam dispute internasional wilayah laut.
“Jika Indonesia belajar dari apa yang terjadi atas Sipadan dan Ligitan, tidak perlu mengikuti provokasi China untuk menegosiasikan Natuna, tidak atas dasar ekonomi, investasi atau apapun,” tegas Willy. (mra)
