Riau, 5NEWS.CO.ID, – Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas untuk Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Senin (16/9/2019).
Asap pekat telah berdampak pada kualitas udara di sejumlah daerah. Jokowi menegaskan bahwa kondisi kepulauan Riau saat ini sudah dalam status siaga darurat.
“Riau status siaga darurat. Luas lahan yang terbakar juga sudah mencapai puluhan ribu hektare. Jangan sampai ini menggangu aktivitas penerbangan, sehingga berimbas kepada aktivitias ekonomi di Riau,” kata Jokowi dalam tayangan video yang dirilis Sekretariat Kepresidenan.
Jokowi mengaku telah memberikan intruksi ke Kabinet Kerja dan pemerintah daerah untuk bersinergi dan secepatnya menangani masalah kebakaran hutan di pulau Sumatera itu.
“Hari Jumat lalu saya sudah perintah ke Panglima, Kepala BNPB, itu dilakukan hujan buatan. Sudah dikerjakan, dan hari ini juga kita harapkan dilakukan yang sama. Pasukan kita tambahkan,” tegasnya.
Namun, kata Jokowi, kalau tidak ada dukungan dari pemerintah daerah hanya menjadi pekerjaan besar yang sulit diselesaikan. “Pengalaman kita bertahun-tahun sebelumnya seperti itu. Kuncinya di pencegahan, jangan sampai ada titik api muncul,” katanya.
Jokowi telah meminta kepada aparat hukum untuk bertindak tegas baik itu kepada perusahaan maupun perorangan atas masalah ini, serta meminta seluruh jajarannya memastikan kebakaran tidak merembet ke pemukiman masyarakat sekitar.
“Lakukan pencegahan agar tidak merembet ke lokasi lain, baik di Gambut maupun di hutan. Apalagi masuk ke wilayah pemukiman,” tegasnya.
Jokowi juga mengaku pemerintah pusat dan daerah lalai, ketika kebakaran terjadi baru dilakukan penanganan dan bukan pencegahan sejak dini. “Setiap tahun tidak perlu lagi rapat seperti ini. Otomatis menjelang musim kemarau, itu harus sudah siap. Sebetulnya itu saja. Tapi kita lalai, sehingga asapnya jadi membesar,” kata Jokowi
Jokowi menegaskan, bahwa pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan adalah prioritas mutlak yang harus dilakukan. Jika satu titik api dibiarkan apalagi di lahan gambut, maka akan sulit dipadamkan, seperti pengalaman di tahun-tahun sebelumnya.
Jokowi pun menyayangkan pemerintah daerah maupun anggota aparat keamanan nasional yang dianggap tidak maksimal.
“Kita tau gubernur memiliki perangkat sampai ke bawah. Bupati, Walikota, Camat, Kepala Desa. Pangdam juga punya perangkat Danrem, Dandim, Babinsa, semuanya. Kapolda juga ada Kapolres, Kapolsek. Belum di BNPB,” jelasnya.
Kita memiliki semuanya, lanjut Jokowi, tapi perangkat-perangkat ini tidak diaktifkan secara baik, sehingga api cepat membesar dan sulit dipadamkan.
“Itu sudah saya ingatkan berkali-kali, yang kita tangani ini bukan hutan, tapi lahan gambut. Kalau sudah terbakar, habis berapa liter pun [air] masih sulit dipadamkan,” tegasnya. (mas)
