Jakarta, 5NEWS.CO.ID,- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasan kenapa tidak menerapkan kebijakan lockdown dalam menangani pandemi Covid-19. Langkah tersebut tidak diambil lantaran karantina atau lockdown tidak bisa menyelesaikan penyebaran corona di Indonesia.
Jokowi juga menyebut bahwa dirinya banyak menerima keluhan masyarakat saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Padahal, lanjut dia, pembatasan tersebut tidak menghentikan seluruh kegiatan masyarakat.
“Tidak bisa kita tutup seperti negara lain. PPKM Darurat itu masih semi-lockdown, saya masuk kampung semuanya menjerit minta dibuka,” kata Jokowi saat pembagian bantuan produktif usaha mikro di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (30/07/21).
Ia mengatakan akan terus berfokus pada sektor kesehatan, namun di sisi lain tetap akan memastikan sektor ekonomi masyarakat bisa jalan.
“(Karena) lockdown kan artinya tutup total,” lanjut dia.
Hal itu diulas Presiden Jokowi pada akun instagram resminya @jokowi yang dikelola oleh tim komunikasi digital presiden, pada 30 Juli 2021.
“Mengapa bukan lockdown? PPKM Darurat yang berlaku kemarin ini pun sebenarnya semi-lockdown,” tulis @jokowi pada postingan tersebut.
Presiden Jokowi juga menambahkan, kalau pihaknya mengambil langkah kebijakan untuk melakukan lockdown, maka hampir dipastikan, akan lebih banyak rakyat yang kesulitan dan menjerit.
“Dapat Anda bayangkan, masih status semi itu saja, ketika saya masuk ke kampung, ke daerah, semuanya menjerit, meminta untuk dibuka,” tambahnya.
Namun begitu, Jokowi menegaskan kalau tidak diambilnya kebijakan Lockdown, bukan berarti pemerintah pusat tidak serius dalam menangani pandemi Covid-19.
Dia mengakui kalau di awal tahun kasus Covid-19 sempat mengalami penurunan, yang dibarengi dengan mulai meningkatkanya perekonomian, tetapi kemunculan varian covid-19 yang baru, membuat Indonesia mengalami kembali kenaikan kasus hingga ke daerah-daerah.
“Sepanjang Januari hingga Mei kemarin, situasi Covid-19 di tanah air sudah mulai melandai. Kegiatan perekonomian juga mulai bergairah. Akan tetapi, muncul varian baru yang menyebabkan kasus positif naik drastis terutama di Pulau Jawa dan Pulau Bali,” ungkapnya.
Sehingga dengan adanya kenaikan kasus Covid-19 tersebut, pemerintah pusat harus melakukan pengambilan kebijakan yang benar-benar harus tepat untuk dapat mengendalikan kenaikan angka Covid-19 secara nasional.
“Pemerintah pun mengambil keputusan yang sangat sulit dengan menerapkan kebijakan PPKM Darurat,” terang dia.
Ia juga menegaskan bahwa akan terus memantau angka penyebaran Covid-19, khususnya di Pulau Jawa dan Bali.
Mesi begitu, kenaikan angka covid-19 di luar pulau Jawa tetap menjadi perhatian mereka, jangan sampai hal tersebut justru terjadi, dan akhirnya menjadikan kebijakan PPKM bisa berlangsung lebih lama. (DBS/mra)
