Jakarta, 5NEWS.CO.ID,- Sejumlah 14 Partai Politik Palestina mengadakan pertemuan pada Senin (8/2/2021) guna membahas pemilihan umum yang akan diadakan tahun ini. Kairo, yang selama ini menjadi penengah antara dua faksi besar Fatah dan Hamas, ditunjuk sebagai tempat pertemuan tersebut.
Pertemuan ini antara lain membahas prosedur hukum dan teknis penyelenggaraan pemilu baik pemilu legislatif maupun eksekutif.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh faksi-faksi besar perwakilan rakyat Palestina. Seperti dilansir dari CNN, mereka yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Fatah, Hamas, Jihad Islam, bahkan perwakilan dari kelompok kiri yakni Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina (PFLP) dan Front Demokratik Pembebasan Palestina.
Mengutip dari Kantor Berita Palestina, WAFA, pemilihan legislatif di Palestina akan diadakan pada 22 Mei sedangkan pemilihan presiden pada 31 Juli mendatang.
Pemilihan umum ini akan menjadi pemilihan umum pertama sejak 2005 ketika terjadi perseteruan antara Fatah dan Hamas. Dalam pemilu terakhir, Fatah memenangkan pemilu namun Hamas menyatakan boikot karena menuduh Fatah melakukan kecurangan.
Dua tahun setelahnya terjadi pertempuran sengit antara Fatah dan Hamas hingga Fatah akhirnya memegang kendali atas Tepi Barat dan Hamas atas Gaza. Meski tidak separah sebelumnya, perseteruan itu tetap terus berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya.
Setelah upaya rekonsiliasi bertahun-tahun, akhirnya pada September 2020 Hamas dan Fatah bersepakat untuk mengadakan pemilihan umum lagi. Kesepakatan ini tampaknya dipicu oleh banyak negara yang ramai-ramai menormalisasi hubungan dengan Israel.
Di tahun 2020, Israel mengajak banyak negara untuk menormalisasi hubungan dengan mereka. Mulai dari Uni Emirat, Bahrain, Maroko, Buthan, serta negara-negara lainnya menyambut baik ajakan ini. Dalam perundingan terakhir, Sudan juga dikabarkan hendak menormalisasi hubungan dengan Israel dengan mengajukan sejumlah persyaratan.
Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia dirumorkan juga hendak menormalisasi hubungan dengan Israel. Namun demikian, Menlu RI Retno Lestari membantah rumor tersebut, “Hingga saat ini tidak terdapat niatan Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel”.
Meski menyakitkan bagi Palestina, namun dengan banyaknya upaya normalisasi ini justru mendorong persatuan di Palestina. Saat ini rakyat Palestina sedang menyongsong harapan baru dalam pemilihan umum pada Juli mendatang. (mus)
