Kudus, 5NEWS.CO.ID, – Survei yang dilakukan oleh kelompok Anima Mundi: Perkumpulan untuk Pendidikan Riset dan Literasi pada 12-15 April 2020 menunjukkan bahwa sebanyak 64,6% persen responden menganggap bahwa Kabupaten Kudus darurat virus corona.
Kekhawatiran ini cukup beralasan mengingat jumlah ODP, PDP, dan pasien positif Covid-19 cukup tinggi ketimbang daerah lain. Di tambah gelombang kedatangan pemudik juga cukup besar membuat orang semakin cemas. Untuk itu warga meminta Pemkab. Kudus untuk melakukan rapid test bagi pemudik (73,3 persen) dan orang yang berpotensi menjadi penular (89,4 persen).
Jumlah kasus positif Covid-19 di Kabupaten Kudus kian bertambah. Sesuai data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kudus pada 19 April 2020 siang ada 10 orang yang positif virus korona. Dua di antaranya meninggal dunia. Kemudian pasien dalam pengawasan (PDP) ada 183 orang, 17 di antaranya meninggal dunia. Sedangkan orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 158 jiwa dan orang tanpa gejala (OTG) ada 23 jiwa.
Ketua peneliti dalam survei ini, Afthonul Afif, mengatakan survei ini diikuti oleh 322 responden dari berbagai profesi yang tersebar di 9 kecamatan. Dari survei ini warga menilai Pemkab Kudus belum maksimal dalam menangani Covid-19. Penilaiannya berdampak pada tingginya tuntutan masyarakat agar Pemkab membuka informasi pribadi pasien korona sebanyak 56,2 persen. Tujuannya agar angka penularan corona dapat dikendalikan (64,3 persen).
“Jika penularan semakin tak terkendali, warga meminta Pemkab untuk memberlakukan kebijakan PSBB. Persentasenya mencapai 90,1 persen. Sangat tinggi,” jelas Afthonul Afif.
Afif menjalaskan, dalam survei ini persepsi tentang kedatangan pemudik juga semakin tinggi (67,7 persen). Masyarakat menganggap Pemkab. Kudus sudah mendata dan menghimbau pemudik untuk melakukan isolasi mandiri 14 hari (54,3 persen).
“Namun, masyarakat menilai pendataan dan isolasi tidak cukup karena belum bisa memastikan pemudik terpapar Covid-19 atau tidak. Maka perlu ditempuh kebijakan lebih terukur dan menyeluruh dalam bentuk karantina sebanyak 94,7 persen dan rapid test bagi pemudik mencapai 97,8 persen,” katanya.
Afif mengatakan dampak ekonomi juga sudah dirasakan warga. Menurunnya pendapatan sebanyak 69,6 persen, membengkaknya pengeluaran 54,3 persen, dan kehilangan pekerjaan mencapai 23 persen. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya pengeluaran warga untuk membeli alat pelindung diri seperti masker dan hand sanitizer (65,5 persen) dan suplemen kesehatan (62,7 persen).
Untuk kebutuhan sehari-hari warga juga terbebani dengan lonjakan harga kebutuhan pokok seperti gula, bumbu dapur, telur, beras, dan kuota internet. Kendati ada lonjakan harga untuk sejumlah bahan pokok, sejauh ini belum ada kelangkaan.
“Untuk mengantisipasi kelangkaan, masyarakat menyarankan agar Pemkab Kudus memastikan ketersediaan bahan pokok aman hingga 4-12 bulan ke depan,” kata Afif. (mra)