Jakarta, 5NEWS.CO.ID, – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan, Muhammadiyah tidak akan menuntut jabatan menteri kepada presiden Jokowi. Sebab pengisian jabatan menteri merupakan prerogatif seorang presiden.
“Kalau dalam konteks pemerintahan semuanya itu menjadi hak prerogatif presiden, dan kita tidak pernah menuntut, kita tidak pernah mencampuri, kita tidak pernah masuk seperti kekuatan-kekuatan politik,” ujar Haedar Nashir.
Keterangan itu disampaikan Haedar dalam keterangan tertulis melalui Sekretaris Umum Muhammadiyah Abd Mukti, Sabtu (6/07/2019).
Muhammadiyah tetap istiqomah, tidak mau ikut berebut jatah menteri. Ia yakin Jokowi membedakan peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah.
“Kiprah Muhammadiyah selama ini lebih banyak berkutat di bidang pendidikan, pelayanan sosial, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan menyebarkan nilai keagamaan,” katanya. “Orientasi Muhammadiyah adalah memajukan bangsa dan selama ini tidak pernah lelah untuk berkiprah,”
Meski tidak pernah meminta jatah jabatan ke pemerintah, namun tidak mempermasalahkan apabila kader terbaik Muhammadiyah diminta untuk mengabdi kepada negara, katanya. (mas)