Gelar Pengawasan Daerah, Pj Bupati Pati Berikan Piagam Apresiasi untuk Sejumlah OPD

Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro memberikan piagam apresiasi ke sejumlah OPD Kab. Pati, Rabu (14/12). (Foto: istimewa)

Pati, 5NEWS.CO.ID,- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati laksanakan kegiatan Gelar Pengawasan Daerah Kabupaten Pati tahun 2022 di Ruang Penjawi, Kantor Bupati Pati, Rabu (14/12/2022).

Kegiatan yang digelar oleh Inspektorat Kabupaten Pati ini dilaksanakan sebagai bentuk peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) tahun 2022.

Dalam kesempatan tersebut juga dihadiri oleh Penjabat (PJ) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, perwakilan dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Inspektur Daerah Kabupaten Pati, Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Pati, Camat se-Kabupaten Pati, para Kepala Sekolah SMP dan SD Negeri, para Kepala UPTD Puskesmas, dan para Kepala Desa se-Kabupaten Pati.

Henggar menegaskan, bahwa dalam Larwasda ini ada beberapa hal yang perlu dipedomani bersama.

“Pertama, Inspektorat mengintensifkan pengawasan serta memperluas peran pengawasan. Kedua, seluruh pimpinan perangkat daerah atau unit kerja dapat melaksanakan pengendalian atas keseluruhan kegiatan,” kata Henggar, Rabu (14/12/2022).

“Ketiga, seluruh camat selaku koordinator pemerintahan desa agar aktif melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan pada pemerintahan desa,” lanjut dia.

Dirinya juga juga mengumumkan objek pemeriksaan penerima piagam apresiasi dari Bupati Pati, sebagai objek pemeriksaan ter-responsif atas tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati Tahun Pemeriksaan 2021.

Untuk kategori OPD, penerima penghargaannya adalah UPTD Puskesmas Pati I, Bappeda Kabupaten Pati, dan Dispermades Kabupaten Pati.

Adapun Kategori Sekolah Negeri, antara lain SMPN 2 Tambakromo, SMPN 2 Kayen, dan SMPN 4 Pati.

Sedangkan kategori Pemerintahan Desa meliputi Desa Penambuhan Kecamatan Margorejo, Desa Karangawen Kecamatan Tambakromo, dan Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana.

Pj Bupati Pati berharap kegiatan ini dapat membangun Good Government yang transparan dan akuntabel, sehingga dapat terwujud pemerintahan yang bebas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) yang juga tercermin dari meningkatnya kualitas pelayanan publik. (hus)