DPRD Pati Gelar Public Hearing Raperda Fasilitas Pesantren, Dihadiri Berbagai Tokoh dan Ormas Agama

Rapat Paripurna Raperda Public Hearing Tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren di Gedung DPRD Pati (Foto: Husain/5NEWS.CO.ID)

Pati, 5NEWS.CO.ID,-  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menggelar public hearing Raperda tentang fasilitas pengembangan pesantren di Gedung DPRD Pati, Jumat (11/11/2022).

Acara ini dibuka oleh Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin. Selanjutnya public hearing dipimpin oleh Ketua Komisi D DPRD, Wisnu Wijayanto. Diketahui sejumlah tamu dari kalangan tokoh agama maupun Organisasi Masyarakat (Ormas) turut hadir dalam acara tersebut. Diantaranya, jajaran Pengurus cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), jajaran Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Pati, RMI, para pengurus pondok, akademisi dan tokoh masyarakat lainnya.

Pembahasan Raperda Fasilitasi Pengembangan Pesantren di Kabupaten Pati sudah memasuki agenda public hearing melalui Komisi D DPRD selaku penginisiasi Raperda.

Wakil Ketua Komisi D, Endah Sri Wahyuningati menjelaskan publik hearing ini tujuannya untuk menampung saran serta masukan terhadap Raperda Pesantren. Setelah ini masih ada tahapan berikutnya yakni rapat sinkronisasi.

Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Yusuf Hasyim dalam acara tersebut memberikan apresiasinya terhadap inisiasi Komisi D DPRD merancang peraturan daerah kepada lembaga pesantren Pesantren.

“Kami sampaikan apresiasi Komisi D yang telah menggunakan hak inisiasinya khususnya Raperda Pesantren. Saya yakin kita yang ada di Komisi D luar biasa ikut serta membantu agar SDM di kabupaten Pati khususnya pesantren dapat berkontribusi lebih untuk indonesia,” kata Yusuf, Jumat (11/11/2022).

“Public hearing kita lakukan untuk menampung saran dan masukan terkait penyempurnaan draf Raperda Fasilitasi Pesantren. Sebagaimana tahapan selanjutnya proses ini adalah penyelarasan atau sinkronisasi sesuai jadwal ditetapkan pada tanggal 14 November,” ujarnya saat memberi keterangan kepada wartawan, Jumat (11/11/2022).

Rapat selanjutnya yaitu ditindaklanjuti dengan pembentukan Pansus. Pansus sendiri merupakan sebagai media dari fraksi di DPRD untuk lebih menyempurnakan lagi hal-hal yang menjadi saran masukan Raperda tersebut terutama untuk menjamin fasilitasi pesantren.

Dirinya menyatakan saran serta masukan masyarakat itu diterima dan ditampung untuk bahan pertimbangan. Karena selanjutnya akan dibawa pada rapat sinkronisasi yaitu mana yang harus dimasukkan dan ditambahkan. Sebab, Raperda Pesantren ini harus benar-benar sesuai apa yang menjadi peraturan di atasnya.

“Semua usulan sudah kami tampung dan mana yang bisa kami masukan dan mana yang bisa kami sesuaikan,” jelasnya.

“Banyak disinggung ada kewenangan pemerintah pusat dan daerah, kalau tidak hati-hati akan menjadi Raperda mandul. Karena sudah ditetapkan tapi tidak ada payung hukumnya sehingga terjadi kontra,” sambungnya.

Lantas dia menambahkan bahwa pondok pesantren merupakan ruang yang absolut dan saat ada proses pendanaan harus ada pengawasan dan evaluasi.

“Perlu dipahami pondok pesantren itu ruangnya absolut ada di Kemenag, Pemda berinisiatif atas kebutuhan ini masuk ke ranah itu. Ketika ada proses pendanaan harus ada pengawasan dan evaluasi. Di situlah hal-hal yang diatur dalam Raperda ini,” imbuhnya.

Sementara itu, saat pembahasan peserta menyinggung mengenai Raperda ini diharap mengatur tentang penempatan kerja bagi lulusan pesantren atau santri.

“Iya, itu semua tercantum dalam perda dan mengatur secara umum, secara makro, secara teknis dan ditindaklanjuti dengan Perbup (nanti), dan sesuai dalam perda, satu per satu hal-hal teknis akan diulas” tuturnya. (hus)