Bandung, 5NEWS.CO.ID,- Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tahap 1 baru saja berakhir pada Jumat (12/06/20) lalu. Saat ini sedang dibuka tahap 2, yakni jalur afirmasi dan prestasi pada 15-19 Juni 2020, serta jalur zonasi dan perpindahan tugas orangtua dibuka pada 22-26 Juni mendatang.
Dalam pelaksanaannya, Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Dadang Kurniawan masih menemukan kendala terutama di daerah.
Mekanisme pendaftaran melalui sistem online, masih belum dipahami sepenuhnya oleh siswa dan orang tua. Terbukti, pada penerimaan PPDB tahap 1 di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Garut, kuota yang diberikan terutama pada sekolah negeri masih belum terpenuhi.
Dia pun mendorong kepada pemerintah provinsi, untuk membenahi sistem tersebut. Khususnya dengan difasilitasinya sekolah terhadap teknologi agar menunjang proses PPDB dapat berjalan baik dan efektif.
“Saya kemarin habis kunjungan kerja ke Tasik dan Garut. Di sana kami ketemu dengan seluruh kepala sekolah SMA, SMK, SMP serta pelaku dan pemerhati pendidikan. Hasilnya, kami menemukan persoalan yang sama,” kata dia.
“Kota Bandung, dengan kuota sekolah negeri 5.000 siswa, tetapi yang mendaftar 12 ribu lebih. Kabupaten Bandung target 4 ribu, tapi yang daftar sampai 9 ribu. Ketika di Garut, ternyata kompetisinya rendah. Kuota 5 ribu, yang daftar baru 2 ribuan. Tasik dari kuota 8 ribu, baru 7.200an. Ternyata kendalanya, dari masyarakat sistem online ini masih menyulitkan,” ujar Dadang kepada salah satu media lokal, Rabu (17/06/20).
Pihaknya pun mengatakan bahwa jangankan masyarakat, guru di tingkat daerah pun banyak yang belum memahami sistem ini karena terlalu rumit dan masih banyak kendala seperti server down dan lain sebagainya.
“Sistem offline, lebih terbuka untuk ikut target tadi. Menyangkut pemahaman teknologi ini, jangankan masyarakat. Guru pun terutama di daerah, juga masih belum begitu memahami. Sehingga ada usulan tambahan anggaran. Kami pun akan memfasilitasi itu. Itu jadi catatan Komisi V, yang nantinya disampaikan kepada pemerintah,” imbuhnya.
Ketimpangan tersebut kata Dadang, mau tak mau pemerintah harus memberikan kelonggaran waktu untuk diperpanjang. Sehingga jangan sampai para peserta didik gagal menempuh pendidikan lanjutan, ke sekolah yang diinginkan karena terkendala pemahaman teknologi. Apalagi kata dia, hal tersebut dapat berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Jawa Barat.
“Kita usulkan, agar dikasih kelonggaran waktu dan kemudahan dalam PPDB ini. Mau tidak mau harus diperpanjang, jangan sampai berhenti sampai kuota terpenuhi. Soalnya kalau sampai menurun, nanti kan akan berpengaruh dengan IPM Jabar,” jelas dia. (mra)
Proses PPDB tidak begitu sulit di pahami karena platform untuk memahaminya sudah sangat mendukung baik secara langsung maupun melalui media sosial …yang di khawatirkan justru bagaimana proses PPDB ini bisa berlangsung dengan lancar dan murni tanpa intervensi baik secara internal di dinas pendidikan maupun dari pihak external ( disdukcapil, dinas pemuda dan olah raga dan orangtua siswa ) misalnya dalam persyaratan yang di ajukan terutama surat atau dokumen yang sarat dengan KKN misalnya Kartu Keluarga, SK tidak mampu, piagam prestasi dll ( Proses Verifikasi dan validasi yang benar, tegas dan lugas akan menghasilkan output yang maximal yang bisa memuaskan semua pihak )