Jakarta, 5NEWS.CO.ID,- Pemerintah beri sinyal kuat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) lagi. Masyarakat saat ini banyak yang mengeluh akan langkanya BBM Pertalite, hal ini karena stok Pertalite cepat habis dan sulit dicari.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting angkat suara jika Pertamina tidak mengurangi kuota Pertalite. Tetapi ada peningkatan permintaan di beberapa SPBU lainnya.
“Dari Pertamina tidak melakukan pengurangan penyaluran ke SPBU. Kita bisa cek permintaan SPBU dengan realisasi penyalurannya. Memang di beberapa titik SPBU ada peningkatan permintaan,” kata Irto pada, Minggu (14/8/2022).
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia juga mengatakan hal yang sama, akan tetapi belum diberi keterangan kapan pastinya harga BBM akan naik.
“Jadi tolong teman-teman sampaikan juga kepada rakyat bahwa rasa-rasanya sih untuk menahan terus dengan harga BBM seperti sekarang, feeling saya sih harus kita siap-siap, kalau katakanlah kenaikan BBM itu terjadi,” kata Bahlil pada konferensi pers mengenai Perkembangan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan, di Jakarta, Jumat (12/8/2022).
Bahlil menerangkan kemungkinan akan terjadinya kenaikan harga pertalite terbuka mengingat harga minyak dunia sekarang ini cukup tinggi.
Hal ini disebabkan perkembangan harga minyak dunia yang terus melambung tinggi sehingga berpengaruh pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Harga minyak sekarang kan naiknya minta ampun. Harga minyak di APBN kita itu 63 dollar AS sampai 70 dollar AS per barel. Sekarang harga minyak dunia rata-rata dari Januari sampai dengan bulan Juli itu 105 dollar AS per barrel,” tutur Bahlil.
“Tapi kalau harga minyak per barel di atas 100 dollar AS, 105 dolar AS, kemudian dengan asumsi kurs dollar APBN itu Rp 14.500, tapi sekarang rata-rata Rp 14.750, dan kuota kita dari 23 juta kiloliter menjadi 29 juta maka ada terjadi penambahan subsidi,” lanjutnya.
Menurut Bahlil dari sisi itu saja, pemerintah pastinya akan menanggung subsidi BBM hingga Rp. 600 triliun, dan hal ini lah yang dapat menjadi kekhawatiran pemerintah dengan beban yang ditanggung begitu besar.
Sempat dikabarkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta PT Pertamina (Persero) untuk mengendalikan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar agar tidak semakin membebani APBN.
Pada keterangan pers APBN, Sri Mulyani menjelaskan saat ini pemerintah telah mengeluarkan subsidi energi termasuk BBM dan listrik sebesar Rp 502 triliun.
Nilai anggaran ini bisa membengkak jika Pertamina tidak mengontrol dengan baik penyaluran BBM bersubsidi. (hus)