5NEWS.co.id, – Selama bulan Mei 2019 kemarin, Indonesia mengemban amanah sebagai Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB). Banyak langkah penting dan berani yang diambil Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia ini.
Dengan dikomandani Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Indonesia semaksimal mungkin melaksanakan tanggung jawabnya sesuai amanah UUD 1945 yaitu pemeliharaan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Situs Kemenlu menyebutkan, bahwa bagi Indonesia sendiri, konsep perdamaian yang dikembangkan lebih luas dari sekedar ketiadaan perang. “Perdamaian bersifat multidimensional dan harus diupayakan secara menyeluruh, yaitu mencakup aspek pembangunan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, perlindungan Hak Asasi Manusia dan demokrasi.”
Hal itu disampaikan Menlu saat mengawali Presidensi DK PBB Indonesia melalui pembukaan Pameran Foto dengan mengusung tema “Menebar Benih Perdamaian” (Investing in Peace) di Markas Besar PBB, New York, awal Mei 2019 lalu.
“Perdamaian tidaklah datang dengan sendirinya, namun harus diperjuangkan, dibina dan dipertahankan,”ujar Menteri berambut pendek itu.
Indonesia mengusung tema besar “Menabur Benih Perdamaian” sebagai esensi dari intellectial leadership (kepemimpinan intelektual) Indonesia selama pelaksanaan Presidensi.
Setidaknya ada tiga Poin penting terkait sikap Indonesia dalam memimpin sidang DK PBB selama sebulan itu:
Pertama; Penguatan Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Pemelihara Perdamaian PBB.
Dalam sidang yang dihadiri Sekjen PBB, Antonio Guterres, serta 60 negara anggota PBB itu, Menlu Retno memimpin Sidang Terbuka DK PBB mengenai Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB (MPP PBB).
Sidang terbuka yang berlangsung pada tanggal 7 Mei 2019 dan bertajuk Investing in Peace: Improving Safety and Performance of UN Peacekeeping ini, menghasilkan Presidential Statement sebagai dokumen pertama DK PBB mengenai penguatan pelatihan dan peningkatan kapasitas Misi Pemelihara Perdamaian PBB.
Selain itu, pada tanggal 23 Mei 2019, Menlu Retno juga telah memimpin Sidang Terbuka mengenai Perlindungan Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata. Pertemuan merupakan wujud nyata komitmen Indonesia untuk mendukung pemajuan HAM dan hukum humaniter internasional di dunia.
Kedua; Dukungan Penuh Terhadap Palestina Terutama Penghentian Pemukiman Ilegal Oleh Israel
Selama memimpin sidang, langkah penting Indonesia adalah mengukuhkan komitmen dukungan Indonesia yang tulus bagi perjuangan rakyat Palestina.
Sebagai bentuk Kepedulian Indonesia kepada Palestina, yaitu memastikan bahwa kondisi Palestini harus tetap menjadi perhatian DK PBB. Tentunya dengan mengedepankan nilai kemanusiaan dan keadilan dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina.
“Lingkaran kekerasan harus berhenti. Proses perdamaian yang kredibel harus dilanjutkan, dengan berdasarkan pada solusi dua Negara,” kata Menlu Retno pada kesempatan tersebut.
Menlu dalam sidang itu dengan garang mengkritik pembangunan pemukiman illegal Israel di tanah milik Palestina.
“Terus berlangsungnya pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel di wilayah pendudukan Palestina tidak dapat diterima,” kata Menlu seperti diberitakan Kompas, Kamis (9/5/2019).
Menlu mengatakan hampir semua anggota Dewan Keamanan PBB menyampaikan prihatin terhadap pemukiman ilegal yang dibangun oleh Israel di wilayah Palestina.
“Mereka semuanya satu suara dengan Indonesia,” kata mantan Duta Besar Indonesia untuk Belanda ini.
Tentu saja Amerika Serikat seperti biasa berbeda dari mayoritas anggota lainnya. Amerika selalu membela sekutunya, Israel. Menaggapi sikap Amerika saat itu, Menlu hanya tersenyum ketika ditanyai wartawan dan dimintai pendapatnya
Bagi perempuan jebolan hubungan internasional UGM ini, Israel telah melanggar hukum secara nyata. Tindakan itu berupa pembangunan pemukiman ilegal secara terus menerus sehingga mengubah batas wilayah geografis.
“Pembangunan pemukiman baru ini pun selalu diikuti dengan pertambahan penduduk Israel. Kalau terus didesak, apa yang tersisa dari Palestina,” kata Retno geram.
Ketiga: Menebar Nuansa ‘Batik’ Khas Indonesia Selama Persidangan.
Selama persidangan nuansa batik sebagai ciri khas Indonesia dan sudah menjadi warisan dunia, begitu kental dan kentara. Sepanjang sidang selama satu bulan, berbagai motif dan corak Batik dipakai para peserta sidang dari berbagai negara.
Menandai akhir kepemimpinan Indonesia dalam sidang tanggal 30 Mei 2019, Indonesia menggelar resepsi diplomatik dengan menyuguhkan penampilan Tari Saman Gayo Aceh. Sekaligus untuk menggalang dukungan internasional bagi pencalonan keanggotaan Indonesia untuk Dewan HAM periode 2020-2022.
Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2019, Indonesia telah mengalihkan Presidensi Dewan Keamanan PBB kepada Kuwait.
Sebagaimana amanah UUD 1945, Indonesia berkomitmen untuk terus berkontribusi secara konstruktif bagi Dewan Keamanan PBB, dan menjadi mitra sejati dunia bagi terciptanya perdamaian dan keamanan internasional. (mas)
*disarikan dari tulisan di situs kemenlu yang berjudul ‘Melalui Presidensi Dewan Keamanan PBB, Indonesia Kembali Menorehkan Rekam Jejak bagi Perdamaian Dunia’, dengan penambahan data dan penyesuaian tulisan.
