Jakarta – Xiao Qian, Duta besar China untuk Indonesia mengunjungi kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jalan Kramat Jaya, Jakarta Senin, (24/12) siang. Kunjungan tersebut diterima oleh ketua PBNU KH. Said Aqil Siroj.
Dalam pertemuan itu, PBNU menyatakan, akan menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik antara etnis Uighur dan pemerintah China di Xinjiang.
PBNU berpandangan bahwa persoalan muslim Uighur menjadi tanggung jawab pemerintah sendiri (dalam negeri) apabila berkaitan dengan separatisme dan bersifat politik. Said mengatakan, siapapun tidak bisa ikut campur jika masalah itu bersifat internal dalam negeri.
“Namun apabila persoalannya berkaitan dengan agama, hal itu akan menjadi persoalan semua umat Islam di seluruh dunia, termasuk NU,” lanjut Said Aqil.
Kalau itu urusan agama, kata Said, NU tidak akan diam. Apabila penindasan pemerintah China terhadap suku Uighur itu karena Islam, maka kita tidak boleh diam. Kalau urusan politik, ingin memisahkan diri, itu merupakan urusan dalam negeri, dan kita harapkan dapat diselesaikan dengan baik.
“Semua masyarakat China dari berbagai suku memiliki kebebasan dalam beragama, persoalan Xinjiang adalah masalah separatisme dan ada sekelompok orang yang ingin memisahkan antara Xinjiang dengan China, bahkan melalui terorisme dan kekerasan.” tutur Xiao Qian.
Dubes Qian menambahkan, dalam menghadapi kelompok-kelompok seperti itu, China mengambil beberapa langkah kebijakan, diantaranya mengadakan program pendidikan vokasi. Program tersebut sukses diterapkan, dengan banyaknya orang yang mengikuti program itu, hingga memiliki keterampilan dan memperoleh gaji.
Pada Agustus 2018 lalu, sebuah komite PBB mendapatkan laporan sekitar satu juta warga Uighur, dan kelompok muslim lainnya ditahan di wilayah Xinjiang barat. Di sana, mereka diduga menjalani program ‘reedukasi’ atau ‘pendidikan ulang’.
Sebelumnya, China sempat menuai kritik dari masyarakat dunia atas perlakuannya yang dianggap menindas etnis Uighur, sebuah etnis minoritas beragama Islam negeri itu, dengan menahan mereka di kamp-kamp khusus.
“Kami membantah tudingan itu. Ada banyak bukti bahwa apa yang kami lakukan adalah serangkaian program untuk mencegah penyebaran ideologi radikal yang menginginkan Xinjiang pisah dari China,” tegas Dubes China itu.(mra)
