Meraba Polemik Ahok Duduk di Kursi BUMN, Adakah ‘Jejak Dendam’ PA 212?

0

Oleh Ahmad Alief

Nama Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok kembali mencuat dan menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.

Kali ini Ahok menjadi polemik ketika namanya diusulkan jadi calon bos BUMN. meskipun belum jelas di BUMN apa dan di posisi mana.

Sebelumnya beredar kabar Ahok akan menduduki jabatan di PT Pertamina (Persero), setelah mantan Gubernur DKI Jakarta itu bertemu dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Erick Thohir beralasan akan melakukan pembenahan internal BUMN sebagai fokus kerjanya. BUMN bisa menjadi lokomotif bersaing di luar negeri jika sudah berbenah dari dalam terlebih dahulu, katanya.

“Target kerja nanti ada beberapa tahun ke depan, yang penting sekarang BUMN fokus kepada hal yang hari ini dibutuhkan, yaitu lebih banyak di dalam negeri. Banyak hal yang harus diperbaiki saat ini,” ujarnya di Jakarta, Senin (11/11/2019).

Menurut Erick banyak BUMN yang harus “disembuhkan dari penyakitnya”, seperti PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero) dan lainnya.

Maka pembenahan direksi jadi hal yang penting dalam menyehatkan BUMN tersebut.

Tak pelak isu dipilihnya Ahok menimbulkan pro kontra dari kalangan masyarakat. Seperti protesnya serikat pekerja dan  persaudaraan Alumni (PA) 212 yang dulu melengserkan Ahok.

Ketua Divisi Hukum Persaudaraan Alumni 212, Damai Hari Lubis mengancam bahwa persaudaraan Alumni 212 akan bergerak untuk menolak mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi petinggi di BUMN.

“Kami 100 persen enggak setuju,  akan ada gelombang besar untuk memprotes, jika Ahok jadi masuk ke BUMN,” tegasnya pada Kamis (14/11/2019).

Protes senada diasampaikan Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar. Arie terang-terangan menolak rencana penunjukan Ahok masuk dalam jajaran pejabat Pertamina, baik untuk posisi direksi ataupun komisaris.

Ari mengungkapkan‎, aksi penolakan yang dilakukan serikat pekerja yang tergabung dalam FSPPB didasari‎ karena Ahok yang memiliki cacat persyaratan materiil.

“Pak Ahok cacat persyaratan materiil.‎ Kader internal Pertamina juga banyak yang cakap‎,” katanya di Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Protes Arie sendiri justru ditanggapi beragam warganet dan mengatakan bahwa serikat pekerja dan Arie adalah simpatisan alumni 212.  Akun instagram milik Arie @ariegoem ada foto Arie saat ikut mujahid 212 saat protes kasus Ahok.

“Aksi Bela Islam Tegakkan Panji Tauhid Reuni 212. Jakarta, 2 Desember 2018,” tulis Arie.

Netizen yang usil menanyakan apa hubungan PA 212 dengan BUMN sehingga kompak menentang isu penunjukan Ahok jadi bos salah satu BUMN.

Namun benarkah Ahok tak layak memimpin perusahaan plat merah? Atau ketidaksetujuan itu karena sentimen pribadi karena kasus protes geger 212?

Menkopolhukam Mahfud MD  pun angkat bicara. Menurutnya seorang mantan napi memang dilarang jadi pejabat publik. Namun ada 2 jenis, pejabat negara yang berdasarkan pemilihan dan penunjukkan dalam jabatan publik. 

Pakar hukum itu menegaskan Kalau penunjukkan jabatan tidak boleh, namun  BUMN bukan badan hukum publik, tegasnya. BUMN merupakan badan hukum perdata yang tunduk pada UU Perseroan Terbatas, bukan UU ASN.

Mahfud meminta rekan media untuk menanyakan ke Erick Thohir posisi Ahok seperti nantinya seperti apa di BUMN.

Karena jika pemerintah menunjuk Ahok dalam jabatan komisaris di BUMN statusnya adalah kontrak dan sama sekali tidak terpengaruh dengan rekam jejak Ahok yang pernah jadi narapidana

Ahok sendiri belum tahu akan ditunjuk menjabat apa dan BUMN mana. Ahok hanya menyatakan kemungkinan  kepastian itu dilakukan Desember mendatang.

Anehnya,  posisi Ahok adalah perkara  yang  belum jelas tapi aroma dendam dan protes nampak sudah jelas. (mas)

Tinggalkan Balasan