Pati, 5NEWS.CO.ID,- Ribuan massa yang tergabung dalam Front Nelayan Bersatu (FNB) melakukan aksi demo untuk menuntut pencabutan aturan PIT saat ini di halaman kantor Bupati Pati Rabu (10/5/2023).
Mereka mengkritisi kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) saat ini dinilai memberatkan para nelayan.
Dalam orasinya, salah satu orator unjuk rasa, Rasmijan mengatakan bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (Pempus) membuat para nelayan sengsara.
“Kami minta agar kebijakan yang ditetapkan oleh KKP itu dicabut, nelayan ini sudah susah karena aturan, jadi jangan dipersulit,” orasinya dalam demo, Rabu (10/5/2023).
Menurutnya, terkait aturan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan PP Nomor 11 Tahun 2023 yang diterapkan oleh KKP saat ini, tidak menguntungkan para nelayan sama sekali.
Pasalnya, Para nelayan diharuskan membongkar ikan di daerah hasil tangkapan, serta kuota dan zona tangkapan juga dibatasi. Sementara itu, belum ada fasilitas yang mendukung dari pemerintah.
“Kami sangat prihatin dengan kebijakan pemerintah pusat, karena itu tidak manusiawi, Kita harus lawan ini, karena nelayan akan mati suri,” imbuhnya.
Sementara itu, Pj Bupati Pati bersama dengan elemen pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati dan perwakilan DKP Jateng telah menandatangani dan mendukung tuntutan para nelayan itu.
“Pemda dan DPRD sangat mendukung, dan apa yang menjadi tuntutan para nelayan, kami siap untuk menandatangani, semoga apa yang disampaikan ini bisa diakomodir oleh pemerintah pusat,” kata Ketua DPRD Pati Ali Badrudin di hadapan ribuan nelayan. (hus)