Pati, 5NEWS.CO.ID,- Warga Bulumanis Lor, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati makin geram kepada Pj Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro. Geramnya para warga ini, lantaran mereka merasa dikibuli atau diprank oleh Pj Bupati, Jumat (3/3/2023).
Hal itu karena ketidakhadiran Pj Bupati Pati untuk ketiga kalinya dalam janjinya melakukan Audiensi dengan warga Desa Bulumanis Lor, BPD dan Pemdes Bulumanis Lor terkait tuntutan pemberhentian Kepala desa (Kades) Bulumanis Lor, atas penyelewengan Dana APBDES (Dana Desa, PAD, ADD) 2021 oleh Kades Bulumanis Lor.
Pertemuan antara warga dengan Pj Bupati yang sudah dijadwalkan pada Jumat (3/2/2023) itu berujung gagal, dan hanya diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) yang didampingi Asisten di Pemkab Pati.
“Kami kecewa, sudah 2 kali kami di prank oleh Pj Bupati, dan hari ini pun pak Pj tidak dapat ditemui. Gerakan kami ini murni dari rakyat, bukan ada kepentingan politik,” ucap Ketua BPD Desa Bulumanis Lor, Muh Lisin saat audiensi, Jumat (3/3/2023).
Menurutnya, keadaan desa saat ini sudah sangat memprihatinkan, sehingga membuat warga mendesak untuk Kadesnya harus segera dinonaktifkan, karena tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai Kades.
“Ini baru 2 tahun menjabat, banyak anggaran dan hak warga yang tidak terpenuhi, kalau ini dibiarkan maka kondisi desa akan carut marut,” tuturnya.
Saat ini, lanjut Muh Lisin, warga cukup bersabar atas ulah Kades. Pasalnya, sudah berkali-kali diingatkan, tapi tidak pernah digubris.
“Kita akan mengawal, dan memberi waktu 1 Minggu, kalau tidak ada kejelasan di inspektorat maupun di kepolisian, maka terserah warga, karena kami sebagian BPD hanya mendukung pergerakan warga, dan gerakan ini murni tidak ada unsur politik,” tegasnya.
“Kita berikan waktu 1 minggu, kalau tidak ditindaklanjuti, kemungkinan nanti akan ada pengerahan massa, kemarin sudah ingin demo, tapi kita mintanya prosedural dulu,” jelasnya.
Sementara itu, Kaur Administrasi dan Umum Pemdes Bulumanis Lor, Safaatun membeberkan kondisi Desa Bulumanis Lor saat ini sudah sangat memprihatinkan, namun untuk pelayanan masih tetap jalan, hanya saja ketika meminta tanda tangan dari Kades sangat sulit, lantaran Kades saat ini sudah jarang ngantor.
“Rapat kerja dengan perangkat desa saja tidak pernah, banyak anggaran yang diselewengkan, tahun 2021 saja Rp 478 juta, belum lagi tahun 2022, sehingga ADD tidak cair, dan kebutuhan warga banyak yang terabaikan, saya ini termasuk tim sukses, saya bicara begini karena kepentingan warga,” bebernya.
“Kades, ini sudah tidak bisa diperingatkan lagi, karena dianggap sudah mendzolimi rakyat, jadi kami mendesak kades di non aktifkan,” kesalnya. (hus)
