Final, Raperda Pesantren Resmi Jadi Perda Kabupaten Pati

Penandatanganan kesepakatan Raperda Fasilitas Pengembangan Pesantren menjadi Perda Pengembangan Pesantren Kabupaten Pati. (Foto: Husain/5News)

Pati, 5NEWS.CO.ID,- Kabar baik kini mencuat di publik pesantren. Pasalnya Raperda Fasilitas Pengembangan Pesantren yang telah sekian lama dirumuskan kini menjadi Perda Kabupaten Pati.

Dalam tahap final atau akhir ini telah ditandatangani dan disepakati pada rapat Paripurna DRPD Kabupaten Pati dalam rangka penetapan Raperda Fasilitas Pengembangan Pesantren Menjadi Perda, Rabu (2/8/2023).

Sebelumnya, saat menuju pengesahan Raperda ini banyak hal kendalanya. Seperti peraturan itu harus diulang, lantaran Pj Bupati Pati belum mengantongi izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pembahasan Raperda pesantren juga sempat tertunda dalam beberapa waktu. Lontaran pada saat itu banyak anggota komisi yang tak hadir.

Ketua DPRD Pati Ali Badruddin mengatakan jika perumusan Perda Pesantren ini mengikutsertakan dari berbagai elemen, baik ulama maupun pemerintah.

“Perda Pesantren inikan sudah kita bahas lama, kita juga minta pendapat saran para alim ulama, para tokoh agama kan sudah ya. Kemudian dibahas di Pansus, sampai dengan eksekutif pasal demi pasal kita cermati,” kata Ali saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Pati, Rabu (2/8/2023).

“Kita setujui bersama, setelah disetujui kan kita mintakan fasilitasi Gubernur. Hari ini kita sampaikan, nantinya kita undang kan,” sambungnya.

Dirinya juga berharap agar Perda Pesantren ini dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat terutama para santri.

“Terkait dengan anggaran yang ada di santri (pesantren) kan selalu ada. Kita selalu membantu tempat ibadah, tempat pendidikan anak-anak paud, TPQ, dan sebagainya.

Diantara Perda ini mengatur, lanjut dia, agar yang tidak resmi atau tidak mendaftar mendapat bantuan, agar lebih tertib.

Pada saat rapat Paripurna kali ini juga, semua anggota dewan dari berbagai fraksi Parpol sepakat menyetujui Raperda Fasilitas Pengembangan Pesantren menjadi Perda.

Sementara itu, Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro merasa lega bahwa Raperda Pesantren sudah disetujui menjadi Perda.

Melalui Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Tanggal 28 Juli 2023 Nomor 180.0/1433 perihal Fasilitas Pengembangan Pesantren.

“Paling sedikit memuat upaya fasilitas pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat,” ucapnya.

Di sisi lain, menurut Anggota Komisi D DPRD Pati, Muntamah, Perda ini sangat penting. Sebab, perlu adanya perhatian kepada Pondok Pesantren (Ponpes) yang selama ini berkontribusi kepada bangsa.

”Menurut kami, membangun karakter bangsa itu penting. Itu yang luar biasa di lembaga pendidikan pesantren. Dan selama ini, pesantren belum diakui secara formal oleh pemerintah,” imbuhnya. (hus)