Kades Pasar Banggi: Berkas Pemohon PTSL Dikembalikan Sebab Tidak Lengkap

0
18
Desa Pasar Banggi Rembang

Rembang, 5NEWS.CO.ID,- Kepala Desa Pasar Banggi Rasno menyatakan pengembalian berkas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada pemohon disebabkan dokumen tidak lengkap. Dia menegaskan hal tersebut tidak ada kaitan sama sekali dengan pilihan politik pada Pemilu 2019 lalu.

Baca Juga:

“Memang ada beberapa warga yang berkasnya dikembalikan karena tidak lengkap. Karena jika tidak lengkap kan tidak bisa diproses,” kata Rasno, di Balai Desa Pasar Banggi, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Rabu (14/8/2019) siang.

Menurut Rasno, ada ratusan berkas permohonan PTSL warganya yang dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan. Berkas pemohon yang memenuhi syarat, kata dia, tetap diproses tanpa pandang bulu.

Kades Pasar Banggi itu menyebut ketidakpuasan sebagian warga yang berkasnya dikembalikan lebih disebabkan oleh situasi politik desa. Ia menyebut Pilkades serentak rencananya akan digelar di Kabupaten Rembang pada bulan November 2019 mendatang.

“Masalahnya ini kan menjelang Pilkades. Saya maklum jika ada warga yang terkesan mencari-cari kesalahan dengan tujuan tertentu,” ujarnya.

Terkait besaran biaya PTSL, Rasno menjelaskan bahwa semua rincian dirumuskan dalam Peraturan Desa (Perdes) yang telah disetujui bersama. Dalam Perdes bahkan disebutkan, jika ada kelebihan, uang akan dikembalikan kepada warga.

“Untuk tanah-tanah yang belum bisa diproses PTSL saya masukkan ke K3,” lanjut Rasno.

Ia menegaskan, pihak desa mengupayakan agar proses pensertipikatan tanah dapat terus dilakukan hingga tuntas. Bagi yang belum memenuhi syarat, menurut Rasno, juga tetap diupayakan agar bidang tanah milik warga tersebut bersertipikat.

“Cuma masalah waktu saja sebenarnya,” tegas dia.

“Kalau ada kekurangan kami dalam melayani masyarakat, mungkin memang iya. Tapi kalau dikaitkan dengan politik, sama sekali tidak benar,” lanjut Rasno.

Terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Kasi Pemerintahan Desa Pasar Banggi Wardi menerangkan bahwa pembagian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB dilakukan berdasarkan rayon masing-masing. Menurutnya, tidak adanya SPPT PBB yang diterbitkan menunjukan status tanahnya masih belum jelas atau belum atas nama warga yang bersangkutan.

“Kalau belum jelas status tanahnya, PBB nya mungkin diterbitkan atas nama lain atau masih gabungan,” jelas Wardi.

Sebelumnya diberitakan, warga Desa Pasar Banggi Rembang mengeluhkan pengembalian berkas permohonan PTSL oleh pihak desa. Warga menilai perlakuan tersebut tak adil dan semena-mena.(hsn)

Tinggalkan Balasan