FIR atau disebut Flight Information Region, jika diambil istilah mudah, adalah penguasaan udara oleh suatu negara dengan cara mengatur serta menjaga meskipun bukan wilayahnya sendiri. (http://www.militerhankam.com)
Jakarta – 5News.co.id – Indonesia akan mengambil alih kontrol wilayah udara atau FIR (flight information region) yang selama ini dikuasai oleh Singapura. Pengambilalihan itu sudah sejak lama dicanangkan Presiden Jokowi dan saat ini sedang disiapkan teknologi dan semua perangkat yang dibutuhkan. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Istana Merdeka, Jakarta, Selsa (24/11).
“Indonesia saat ini tengah mempersiapkan semua persiapan teknis dalam rangka pada satu titik nanti kita bisa mengambil kembali FIR kita yang saat ini sedang dipegang Singapura,” ujar Retno membeberkan rencana Jokowi.
Kontrol atas ruang udara Indonesia berada di Kepulauan Riau yang mencakup Batam, Tanjungpinang, dan Natuna yang selama ini dipegang Singapura. Jokowi saat bertemu Teo Chee Hean, Wakil Perdana Menteri yang merangkap Menteri Koordinator Bidang Keamanan Nasional Republik Singapura, sudah menegaskan kembali rencana Indonesia itu.
“Kontrol wilayah udara adalah masalah keamanan, masalah kesiapan teknis kita, kapasitas kita untuk menjaga keamanan penerbangan. Oleh karena itu kita membuat road map terkait persiapan teknis kita menuju kesitu,” ujar Retno.
Sebelumnya, Presiden Jokowi juga telah mengutus Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan untuk berbicara dengan Malayasia dan Singapura terkait rencana Indonesia itu, dan kedua negara tetangga itu ‘katanya’ setuju.
“Singapura dan Malaysia tak keberatan, mereka mendukung kita mengambil alih ruang udara pada waktunya nanti, tiga sampai empat tahun dari sekarang,” ujar Luhut.
Kontrol ruang udara bukan masalah kedaulatan, lanjut luhut. Ia membantah Indonesia berniat ‘merebut’ FIR dari Singapura karena kasus penyusupan yang kerap terjadi dilakukan oleh negara tetangga ke zona udara milik Indonesia.
Kesiapan Indonesia sendiri sudah dimulai awal September kemarin. Jokowi telah memerintahkan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan danPanglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk memodernisasi peralatan dan meningkatkan kemampuan personel agar Indonesia siap mengelola ruang udaranya sendiri secara mandiri beberapa tahun kedepan. (mas)