Jatim, 5news.co.id – Gerakan #2019GantiPresiden ditolak di berbagai tempat. Baru-baru ini, Polda Jatim melalui Kabid Humasnya, Kombes Pol Frans Barung Mangera mengkonfirmasi tidak diijinkanya kegiatan deklarasi dengan alasan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Kami memastikan tidak akan mengeluarkan STTP (surat tanda terima pengajuan) kegiatan itu karena beberapa alasan. Pertama, di hari deklarasi bersamaan dengan hari libur. Kedua, kegiatan itu dikhawatirkan mengganggu kepentingan publik.,” tegasnya, Jumat (24/8).
Dan yang ketiga, lanjutnya, demi kepentingan Kamtibmas, sebab di satu sisi ada juga kelompok yang mengajukan STTP menolak kegiatan tersebut.
Sementara itu, di Kepulauan Bangka Belitung juga terjadi penolakan serupa dari sekelompok ormas dan organisasi kepemudaan sekaitan dengan kegiatan diskusi ganti presiden yang menghadirkan Rocky Gerung dan Ratna Sarumpaet, dan akhirnya tidak mendapatkan ijin dari kepolisian setempat.
“Kalau diskusi ganti presiden akan berlangsung di Babel, dikhawatirkan akan mengganggu situasi Kamtibmas di Babel yang sudah kondusif,” ujar Kepala Bidang Humas Polda, AKBP Abdul Munim, Jumat.
Pada hari itu, sekelompok massa berunjuk rasa di depan Mapolda Kepulauan Bangka Belitung menolak kehadiran Rocky Gerung dan Ratna Sarumpaet di Babel.
Koordinator Aksi yang mengatasnamakan perwakilan mahasiswa dan resimen Yudha Putra PPM, Rikky Fermana, mengatakan, penolakan disampaikan karena diskusi yang hendak dihadiri Rocky Gerung dan Ratna Sarumpaet pada Sabtu 25 Agustus di Warung Umah Ubi Atok Kulop, Pangkal Pinang itu dinilai bermuatan politis dan dikhawatirkan memicu perpecahan di kalangan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.
“Kami menolak karena belum ada ketentuan KPU terkait aturan kampanye. Sementara diskusi yang hendak mereka hadiri mengusung tema pada 2019 ganti presiden. Kami menolak kegiatan tersebut diadakan di Kepulauan Bangka Belitung dan menjadi contoh atau pilot project kepentingan kelompok tertentu,” kata Rikky, mengutip berita Kompas. (ma)
