Jakarta, 5NEWS.CO.ID,- Azwar Hasan, salah satu dari sembilan komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terpilih periode 2019-2022 disebut-sebut sebagai pendukung gerakan radikalisme dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Mantan Sekjen Komite Persiapan Penegakkan Syariat Islam (KPPSI) di Sulawesi Selatan ini terpilih sebagai salah satu komisioner KPI dalam pemilihan yang digelar Panitia Seleksi (Pansel) Komisi I DPR RI pada Selasa tanggal 16 Juli 2019.
Baca Juga:
Portal celebestopnews.com melansir, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) menyatakan belum pernah menerima permintaan dari Pansel Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menyelidiki calon komisioner Azwar Hasan terkait radikalisme.
“Setahu saya belum pernah menerima permintaan resmi dari Pansep KPI soal penelusuran masa lalu calon komisionernya. Yang pernah meminta malah pansel calon rektor,” kata seorang pejabat humas BNPT, Jumat (19/7/2019) di Jakarta.
Anggota Pansel KPI 2019 Yosep Adi Prasetyo menegaskan pihaknya telah melakukan proses pengecekan latar belakang semua calon komisioner KPI ke BNPT, termasuk Azwar Hasan.
“Kami sudah dengar itu soal itu, pernah di cek ke BNPT dan dianggap sudah clear. Itu kan masa lalunya, sekarang dianggap sudah bersih,” kata Yosep, di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (15/7) lalu.
Buku Politik Syariat Islam: dari Indonesia hingga Nigeria yang ditulis Oleh Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, menyebutkan secara jelas Azwar Hasan dan KPPSI merupakan bagian dari kelompok penegakan syariat Islam.
Posisi Azis Kahar, putra dari Kahar Muzakkar, selaku ketua KPPSI menunjukkan organisasi itu secara sadar mengaitkan perjuangannya dengan tokoh pemberontak DI/TII tersebut.
“Tuntutan penegakan syariat Islam di Sulawesi Selatan santer dilakukan oleh KPSI (Komite Penegakan Syariat Islam) -sebelumnya KPPSI (Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam). Kelompok ini lahir dibidani serangkaian pertemuan antara angota Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO), yang dipimpin Azis Kahar Muzakkar – anak Kahar Muzakkar, tokoh pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan – dan Agus Dwikarna,” tulis buku itu.
“Melalui kongres umat Islam Sulawesi Selatan pada Oktober 2000, KPPSI, semacam komite untuk mempersiapkan pemberlakuan syariat Islam di Sulawesi Selatan, dideklarasikan dengan Ketua Lajnah Tanfidziyah Aziz Kahar dan Sekjen Lajnah Tanfidziyah Azwar Hasan. Keberadaan Aziz Kahar dalam jajaran kepemimpinan KPSI membuat kelompok ini secara sadar mengaitkan perjuangannya dengan Kahar Muzakkar, yang dipandang telah mengupayakan pemberlakuan syariat Islam terhadap pengikut-pengikutnya dalam perjuangannya,” kata halaman 82, buku Politik Buku Politik Syariat Islam: dari Indonesia hingga Nigeria.
“Selain Lajnah Tanfidziyah, kongres juga membentuk. Majelis Syura, yang anggotanya sebagian besar terdiri dari intelektual dan ulama, seperti Achmad Ali dari Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Abdurrahman A. Basalamah dari Universitas Muslim Indonesia, dan K.H. Sanusi Baco – ketua Majelis Ulama Sulawesi Selatan. Sejumlah nama lain – seperti Jusuf Kalla, A.M. Fatwa, Tamsil Linrung, Anwar Arifin, KH. Djamaluddin Amien, KH. Farid Wajdi, dan lain-lain – juga dinyatakan ikut bergabung ke dalam KPSl,” demikian bunyi teks pada halaman 83 buku tersebut.
Namun demikian, Azwar Hasan membantah Komite Persiapan Penegakkan Syariat Islam (KPPSI) di Sulawesi Selatan, terafiliasi dengan HTI yang sudah dibubarkan pemerintah. Dia mengaku, hanya berinteraksi dengan kelompok garis keras guna menarik mereka agar bersikap lebih moderat.
“Sejatinya saya adalah aktifis Islam Washatiyah yang selalu berinteraksi dengan kelompok garis keras, guna menarik mereka untuk lebih bersikap moderat agar Islam benar bisa menjadi rahmatan Lil alamin,” kata Azwar Hasan.
Disinyalir, seorang tokoh politik asal Sulawesi Selatan ‘berada’ dibalik terpilihnya Azwar Hasan itu. Dukungan tokoh tersebut diduga menjadikan DPR ‘buta’ dengan catatan masa lalu Azwar.
“Saya memang datang ke pak Jusuf Kalla,“ kata Azwar Hasan seperti dikutip Celebestopnews, Jumat (19/7).
Azwar Hasan terpilih sebagai komisioner KPI dengan suara ketiga terbesar. Dikabarkan Azwar pernah dicekal pemerintah Australia saat hendak berkunjung ke negara itu. Namanya mencuat saat terjadi pengeboman di restoran waralaba McDonald’s, Mall Ratu Indah, Makassar pada 5 Desember 2002 lalu.
DPR resmi mengesahkan sembilan anggota komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) periode jabatan tahun 2019-2022. Nama-nama komisioner KPI periode 2019-2022 yang disahkan oleh DPR, masing-masing yaitu:
1. Nuning Rodiyah
2. Mulyo Hadi Purnomo
3. Azwar Hasan
4. Agung Suprio
5. Yuliandre Darwis
6. Hardly Stefano
7. Irsal Ambia
8. Mimah Susanti
9. Mohamad Reza
Sembilan komisioner KPI itu nantinya akan dilantik Presiden Joko Widodo.(hsn)