Ribuan Buruh Jepara Turun ke Jalan Tuntut Kenaikan Upah

0
Ribuan Buruh Jepara Turun ke Jalan Tuntut Kenaikan Upah
Massa buruh saat long march dari Kecamatan Mayong, Jepara, menuju kantor Bupati Jepara, Jumat (26/11/2021) siang. Foto Info Jepara.

Jepara, 5NEWS.CO.ID,- Massa buruh turun ke jalan melakukan aksi demo di depan Kantor Bupati Jepara, Jawa Tengah, Jumat (26/11/2021). Pekerja menuntut kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) tahun 2022 di atas 10 persen. Pemerintah daerah mengusulkan kenaikan UMK 0,06 persen, dari Rp2107.000 menjadi Rp2.108.403.

Dari pantauan 5NEWS.CO.ID, UMK Kabupaten Jepara pada tahun 2019 adalah Rp1.879.031, tahun 2020 Rp 2.040.000 dan tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp 2.107000. Pemkab Jepara merencanakan kenaikan UMK tahun 2022 sebesar 0,06 persen atau Rp1.403.

Ribuan pekerja memulai aksinya dengan long march dari Kecamatan Mayong, Jepara, menuju kantor Bupati. Aksi para pekerja dari serikat buruh FSPMI, KASBI, KSPN dan yang lainnya sempat membuat kendaraan di jalur Kudus-Jepara tersendat dan dialihkan.

“Kita menolak upah minimum di Kabupaten Jepara menggunakan PP No. 36 Tahun 2021,” kata Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KC FSPMI) Jepara Raya, Yopi Priambudi, Jumat (26/11) siang.

Menurut Yopi, pihak serikat pekerja telah melakukan survei terkait upah minimum yang layak di Kabupaten Jepara. Berdasarkan hasil survei tersebut, buruh menuntut pemerintah daerah menetapkan kenaikan UMK 2022 sebesar Rp2.317.000 atau naik sekitar 10%.

Ia pun menyatakan, aksi turun ke jalan akan terus dilakukan apabila pemerintah daerah tidak menghiraukan aspirasi para pekerja. Yopi menyebut para pekerja menuntut empat hal kepada pemerintah, yaitu:

1. Kenaikkan UMK tahun 2022 di atas 10%

2. Pembatakan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

3. Pencabutan PP No. 36 Tahun 2021

4 Pemberlakuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tanpa Omnibus Law

“Kalau pemerintah daerah Jepara tidak mau menerima dan mengakomodir permintaan kita mengenai penetapan UMK Jepara tahun 2022, kita lakukan aksi sampai penetapan upah minimum di bulan November,” ujarnya.

Usai berorasi di depan Kantor Bupati, sejumlah perwakilan massa buruh ditemui Bupati Jepara Dian Kristiandi di Pendopo Kartini Kabupaten Jepara untuk audiensi. Bupati mengatakan pihaknya akan membahas usulan-usulan para buruh dalam dua hari ke depan. Hasil pembahasan tersebut akan disampaikan kepada buruh sebelum mereka mendatangi Gubernur Jawa Tengah.

“Besok hari Senin kita ketemu lagi di sini, akan saya sampaikan keputusan saya sebelum teman-teman pergi ke Gubernur,” kata Andi seperti dikutip Jeparagoid, Jumat (26/11).

Andi menambahkan, akan berusaha untuk tetap berpihak kepada buruh, tetapi tetap berpegangan pada regulasi yang sudah ada. Pemerintah juga mengambil peran sebagai fasilitator atas aspirasi buruh. Pihak Pemkab, lanjutnya, juga akan melakukan komunikasi dengan semua pihak, termasuk pengusaha lokal, agar tak terjadi ketimpangan.

“Saya akan mengomunikasikan ini dengan pengusaha lokal, agar dapat masukan dari mereka. Untuk menghindari dampak yang mungkin terjadi yaitu tidak mampu membayar karyawannya,” pungkas dia.(hsn)

Komentar