Respon Pernyataan Kontroversial Biden, Gaza Rilis Hampir 7.000 Nama Korban Tewas

Seorang warga Palestina berkabung di antara jenazah warga Palestina yang tewas dalam serangan Israel di Khan Younis, Jalur Gaza selatan, pada 24 Oktober 2023. Foto Reuters

Jakarta, 5NEWS.CO.ID,- Kementerian Kesehatan di Gaza merilis hampir 7.000 nama warga Palestina yang tewas dalam serangan Israel di Jalur Gaza pada Kamis (26/10/2023). Laporan setebal lebih dari 200 halaman itu dirilis, sehari setelah Presiden AS Joe Biden menyangsikan jumlah korban warga Palestina.

Pada Rabu (25/10) lalu, Presiden Amerika Serikat, Joe Biden menyampaikan pernyataan yang menyangsikan jumlah korban warga Palestina yang tewas di Gaza. Dalam pernyataannya, Biden juga menyebut bahwa korban sipil di Gaza sebagai “harga dari mengobarkan perang”.

Merespon pernyataan Biden, Kementerian Kesehatan di Gaza menerbitkan laporan setebal 210 halaman yang mencantumkan nama setiap warga Palestina yang terbunuh sejak Israel menyerang Gaza pada 7 Oktober. Laporan tersebut mencakup nama, usia, jenis kelamin, dan nomor identitas setiap korban.

“Kami memutuskan untuk mengumumkan rincian semua nama agar dunia menhetahui kebenaran tentang perang genosida yang dilakukan oleh pendudukan Israel terhadap rakyat kami,” katan Ashraf al-Qedra, juru bicara Kementerian kesehatan.

Ashraf menilai pemerintah AS  tidak memiliki standar peri kemanusiaan serta moral dan HAM lantaran meragukan jumlah korban tewas.

Kementerian Kesehatan Gaza mencatat sebanyak 6.747 warga Palestina terbunuh, 2.913 di antaranya adalah anak-anak, dalam serangan brutal yang dilakukan Israek pada tanggal 7 hingga 26 Oktober. Jumlah tersebut belum termasuk sejumlah korban yang tidak dapat diidentifikasi sebanyak 281 jiwa. Kementerian menyebut, jika jumlah itu disertakan maka jumlah total korban tewas menjadi 7.028 jiwa.

Kementerian juga mengatakan jumlah korban tewas sebenarnya mungkin jauh lebih tinggi daripada angka yang diumumkan karena laporan tersebut tidak memperhitungkan mereka yang terkubur tanpa dibawa ke rumah sakit, mereka yang rumah sakitnya tidak dapat menyelesaikan prosedur pendaftarannya, dan orang-orang yang hilang di bawah reruntuhan, yang berjumlah sekitar 1.600, dan banyak dari mereka dikhawatirkan tewas.

“Kami menegaskan bahwa pintu Kementerian Kesehatan terbuka bagi setiap institusi yang ingin mengakses data,” kata Ashraf dalam pernyataannya.

“Biarlah dunia tahu bahwa di balik setiap angka ada kisah seseorang yang diketahui nama dan identitasnya. Masyarakat kita (Palestina) tidak bisa diabaikan.”

Meskipun Biden mempertanyakan keakuratan jumlah korban, HuffPost mengungkapkan bahwa Departemen Luar Negeri AS baru-baru ini mengutip data Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza dalam sebuah acara televise.

Pernyataan Biden dikecam oleh Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) sebagai pernyataan yang mengejutkan dan tidak manusiawi. CAIR juga menekankan bahwa Biden harus meminta maaf.

“Video yang tak terhitung jumlahnya yang keluar dari Gaza setiap hari menunjukkan tubuh perempuan dan anak-anak Palestina yang hancur dan seluruh blok kota rata dengan tanah,” ungkap Nihad Awad, direktur eksekutif CAIR.

“Presiden Biden harus menonton beberapa video ini dan bertanya pada dirinya sendiri apakah anak-anak yang diseret keluar dari reruntuhan rumah keluarga mereka adalah rekayasa atau merupakan akibat perang yang dapat diterima.” Ujarnya.

Israel melancarkan perang di Gaza pada tanggal 7 Oktober setelah gerakan perlawanan Palestina Hamas melancarkan Operasi Badai Al-Aqsa. Tel Aviv juga memblokir pasokan air, makanan, dan listrik ke Gaza, sehingga membuat jalur pantai tersebut mengalami krisis kemanusiaan.

Otoritas Israel juga memerintahkan 1,1 juta orang di utara Gaza untuk mengungsi dan pindah ke selatan di wilayah pesisir. Namun, di saat yang sama, Israel terus melakukan serangan bom di wilayah selatan dan menewaskan banyak warga Palestina.

PBB mengatakan sekitar separuh warga Palestina di Gaza telah kehilangan tempat tinggal, dan masih terjebak di wilayah kantong yang terkepung.

Kantor Hak Asasi Manusia PBB telah menyatakan bahwa pengepungan total Israel atas Gaza, ditambah dengan perintah evakuasi, merupakan  pemindahan paksa warga sipil yang melanggar hukum internasional.(PRESSTV/hsn)