Pati, 5NEWS.CO.ID,- Puluhan ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah bakal segera menikmati bantuan sosial (bansos) pemerintah. Dinas Sosial Kab. Pati menyebut sebanyak 69.550 KPM akan mulai menikmati bantuan berupa uang tunai dan sembako pada bulan Juni.
Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Pati Dra. Tri Hayumi M.Si., mengungkapkan pandemi COVID-19 menjadi faktor yang mendorong Kementerian Sosial merealisasikan program perluasan KPM. Dengan demikian, katanya, kuota penerima manfaat menjadi bertambah di tiap daerah.
“Walaupun tidak sepenuhnya, semoga bisa mengurangi masalah di lapangan. Karena data yang digunakan masih data 2015,” kata Tri kepada 5NEWS.CO.ID, Sabtu (13/6/2020) petang.
Menurut Tri, bantuan yang akan disalurkan berupa sembako dan uang tunai layaknya penerima bansos Program Keluarga Sejahtera (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Selain itu, KPM perluasan juga akan menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar 600.000,- rupiah per KK.
Sekaitan dengan pergeseran bank penyalur dari bank BNI ke BRI, Tri menjelaskan bahwa Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) merupakan wewenang Kemensos. Ia memaparkan bahwa data yang digunakan untuk program perluasan KPM adalah data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2015 Kemensos.
“Himbara adalah kewenangan pusat. Siapapun yang ditunjuk oleh pusat yang penting profesional dan aktif koordinasi,” ujarnya.
Calon KPM yang sudah terdata akan mulai menerima bansos pemerintah pada bulan Juni. Hal itu bisa dilakukan setelah semua Kartu Keluarga Sejahter (KKS) dan buku tabungan diserahkan kepada masing-masing KPM. Selanjutnya, bansos berupa uang tunai dan sembako dapat diambil di BRILink yang telah ditentukan di setiap daerah.
Dalam kesempatan itu, Tri mengimbau penerima manfaat bantuan sosial pemerintah yang sudah mampu agar memiliki kesadaran untuk mundur. Dengan demikian, data penerima bansos semakin valid dan warga tidak mampu tidak ada lagi yang terlewatkan.
“Jangan sampai dobel dengan bantuan yang lain. Yang sudah mampu mohon kesadarannya untuk mundur. Supaya tidak ada lagi orang tidak mampu justru tidak dapat bansos karena orang yang mampu masih mau menerima bansos,” pungkas dia.(hsn)
