Blora, 5NEWS.CO.ID,- Sejumlah ketua kelompok tani Desa Plosorejo, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ramai-ramai tolak keras paketan pupuk bersubsidi. Pasalnya mereka diwajibkan untuk membeli pupuk nonsubsidi.
Salah satu perwakilan ketua kelompok tani Eko Sukardi mengungkapkan harga pupuk yang ditetapkan oleh pemerintah terus-terusan melenceng dan tidak sesuai fakta di lapangan.
Menurutnya kebijakan menjual pupuk subsidi harusnya sesuai dengan harga ecer tertinggi (HET), namun di lapangan modus jualnya tidak sama.
“Ini pupuk subsidi kok ada ‘intil-intile’ barang, padahal didata itu tidak ada yang nonsubsidi, saya ingin minta penjelasannya. Kacek e kok akehmen (selisihnya kok banyak banget),” jelas Eko, Kamis ( 21/1/2021).
Ia menambahkan para petani sudah siap jika nantinya pola dan cara yang dianggap keliru itu tidak dirubah oleh pihak pengecer, maka mereka akan mendatangi Pemkab Blora.
Sementara pemilik kios pupuk Winar menjelaskan untuk pupuk nonsubsidi pengecer keberatan dengan kebijakkan tersebut. Ia juga sempat protes kepada beberapa pihak, namun tidak ada hasil.
“Saya protes dengan DPR, pak Bupati juga tidak bisa, soalnya itu kebijakan dari atas. Jadinya jika pupuk non subsidi tidak dibayar, yang subsidi itu tidak akan keluar,” ungkapnya.
Lebih lanjut Winar mengatakan ketentuan menjual pupuk subsidi ada ‘intil-intil’ nonsubsidi di jalankan hampir seluruh pengecer yang ada di Kabupaten Blora.
Ia pun menceritakan kejadian di tahun 2007 dimana dirinya belum membuat kelompok tani, tiap ada truk pupuk bersubsidi yang lewat selalu dikejar-kejar oleh warga.
Waktu itu jika petani ingin mendapatkan pupuk murah harus dengan KTP dengan harga 60 ribu, jika tanpa KTP harganya 100 ribu lebih. (sari)
