Kudus, 5NEWS.CO.ID,- Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli COVID-19 menggelar aksi demo di depan Kantor Bupati Kudus, Jawa Tengah pada Senin (24/8/2020) kemarin pukul 09.30 WIB. Mereka membawa sejumlah poster bertuliskan sindiran kepada pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19 yang dinilai kurang transparan.
Korlap Aksi Agung Setiadi mengungkapkan virus corona saat ini sudah sangat meresahkan masyarakat, namun yang lebih merisaukan lagi jika penanganan dan mekanisme menjadi tidak jelas dan kurang transparan.
Selain itu kebijakan jam malam dirasakan kurang humanis bagi para pedagang kaki lima di wilayah Kabupaten Kudus. Mal dan toko-toko besar lainnya justru buka pada siang hari tanpa ada seruan tegas dari petugas.
Menurutnya ada dugaan memanipulasi data penanganan Covid-19 terkait anggaran.
“Maka kami meminta usut tuntas dan transparansi pengguna data Covid-19 di DKK Kudus, segera ganti oknum yang tidak kompeten cakap dalam penanganan wabah virus,” tegas Agung.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus Joko Dwi Putranto membantah tudingan tersebut. Ia mengatakan data penanganan COVID-19 Kabupaten Kudus terbilang lambat karena hanya tertumpu pada notifikasi dari masing-masing rumah sakit.
“Selama ini kita sifatnya menunggu, nanti kita coba akan jemput bola ke lapangan memiliki data aktual. Selama ini kalau kita menunggu kalau ada notifikasi data Covid-19 dari rumah sakit. Ini pun tergantung petugas dari rumah sakit. Kalau mereka cepat ya akan tahu segera,” ujar Joko, Senin (24/8) kemarin.
Disisi lain Sekretaris DKK Mustianik menjelaskan dugaan memanipulasi data COVID-19 untuk mendapatkan anggaran bukan tanggung jawabnya. Karena data yang didapat berasal dari rumah sakit.
Terkait penggunaan anggaran, Mustianik mengatakan anggaran sebesar 15 miliyar dikelola oleh Dinkes Kudus dan sudah transparan. Setiap lelang dilakukan secara terbuka,disaksikan oleh Inspektorat.
“Terkait anggaran kasus Covid-19. Ini kan bencana, kita tidak pakau lelang sudah bisa, sudah resmi. Kita saat beli APD kita libatkan inspektorat, kita tidak pernah menunjuk satu orang. Kita terbuka seperti beli APD sekarang, harga tidak wajar maka kami ada pedampingan dari inspektorat,” ucap Mustianik. (sari)
