Jakarta, 5NEWS.CO.ID, -Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengutuk keras peristiwa peningkaman yang terjadi pada Menteri Koordinator Politik, Hukum, Dan Keamanan, Wiranto dalam kunjungannya ke Menes, Pandeglang, Banten, Kamis (10/10).
Wakil Ketua Umum MUI Zaiinut Tuhid Sa’adi mengatakan, apapun alasannya tindakan brutal tersebut tidak dapat ditoletir. Ajaran agama manapun tidak membenarkan tindak kekerasan, menebar ketakutan, mencelakai orang yang tidak berdosa apalagi membunuh pejabat negara yang sedang melaksanakan tugas.
Menyingkapi penyerangan terhadap Menko Polhukam Wiranto, Kamis (10/10/2019) kemarin, Ketua PBNU Robikin mengungkapkan ‘tidak beradab’.
Menurut Robikin, apapun motif dan alasannya penyerangan terhadap Wiranto tidak bisa dibenarkan.
“Toh semua orang tahu, Pak Wiranto selaku Menko Polhukam merupakan pengemban amanah di bidang keamanan negara. Sehingga yang diserang adalah simbol negara. Artinya yang diserang hakikatnya adalah keamanan negara, keamanan masyarakat,” tuturnya.
Robikin menambahkan segala macam tindakan kekerasan bukan merupakan ajaran. Oleh karena itu jangan ada yang mengaitkan dengan agama.
“Jangan ada yang mengaitkan dengan Islam. Karena Islam adalah agama damai, rahmat bagi alam semesta, rahmatan lil alamin,” urainya.
Sementara itu Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyatakan prihatin atas penyerangan terhadap Menko Polhukam Wiranto yang dilakukan dilakukan oleh kelompok JAD.
“Saya prihatin mendengar kabar peristiwa penyerangan terhadap Pak Wiranto. Saya mengecam aksi penyerangan tersebut. Saya berharap aparat kepolisian bisa menyelidiki motivasi pelaku melakukan penyerangan,” kata Megawati di Jakarta, Kamis (10/10/2019).
Dari pihak Partai Golkar mengecam dan mengutuk keras peristiwa penyerangan terhadap Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum Dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto dalam kunjungannya di Pandeglang, Banten, Kamis kemarin, (10/10/2019).
Menurut Korbid Hankam, Kumham, Hublu Diaspora dan Ekonomi Pedesaan Partai Golkar Happy Bone Zulkarnain, selain mencederai demokrasi peristiwa itu juga menganggu pertumbuhan ekonomi.
“Peristiwa itu selain menunjukkan masih berkembangnya anasir radikalisme, mencederai demokrasi juga akan berefek terganggunya investasi dan pertumbuhan khususnya di Pandeglang dan Indonesia pada umumnya,” kata Happy Bone Zulkarnain. (end).
