Semarang, 5NEWS.CO.ID,- Kabupaten Pati merupakan salah satu dari empat kabupaten di provinsi Jawa Tengah yang terdampak kekeringan akibat kemarau panjang. Keempat kabupaten tersebut telah mengajukan permintaan bantuan air bersih ke pemerintah provinsi untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat pada musim kemarau tahun ini.
Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah Sudaryanto mengatakan empat kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Boyolali, Temanggung, Klaten dan Pati telah mengajukan permintaan bantuan air bersih. Langkah tersebut dilakukan lantaran dana tanggap darurat sudah habis dan tak mampu untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang dibutuhkan masyarakat.
Baca Juga:
“Empat kabupaten, Boyolali, Temanggung, Klaten dan Pati sudah meminta bantuan karena tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warganya,” kata Sudaryanto di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (12/7/2019).
Sudaryanto menjelaskan, kabupaten atau kota yang tak memiliki dana tanggap darurat, bisa mengajukan permohonan bantuan air bersih ke pemerintah provinsi melalui BPBD Jawa Tengah. Dia menyebut pemerintah provinsi sudah menyediakan anggaran guna mengatasi kebutuhan air bersih.
“Kami menyediakan anggaran Rp320 juta untuk pengadaan 1.000 tangki air bersih di tahun 2019 ini,” ujarnya.
Berdasarkan perkiraan BMKG, musim kemarau di Jawa Tengah akan berlangsung hingga bulan November mendatang. Saat ini, kata Sudaryanto, dilaporkan 14 kabupaten/ kota sudah mengalami kekeringan, 4 diantaranya bahkan telah mengajukan permohonan bantuan karena kehabisan cadangan air bersih.
Menurut data Pemprov Jawa Tengah, 1.319 desa yang tersebar di 287 kecamatan dari 31 kabupaten/kota rawan kekeringan. Hingga kini, sekitar dua juta warga di Jawa Tengah mengalami kesulitan air bersih.
Selain Jawa Tengah, BMKG juga menetapkan status awas bencana kekeringan bagi wilayah provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT)
United Nations Development Program (UNDP) merilis modul guna mengatasi bencana ini. Menurut modul UNDP, selain menyiapkan cadangan air bersih, seharusnya masing-masing pemerintah daerah kabupaten/kota juga terus memantau cadangan air tanah.(hsn)
