Jakarta, 5news.co.id, – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengaku, hingga saat ini belum menerima laporan apapun mengenai pergerakan masyarakat untuk melakukan “people power”, juga tidak ada indikasi gerakan tersebut mengarah ke aksi makar.
Wacana “people power” muncul dari pendukung calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk memprotes Komisi Pemilihan Umum yang mereka nilai berbuat curang.
“Ya mudah-mudahan nggak ada, kalau ada ya selesaikan secara hukum. Saya Menteri Pertahanan tidak suka itu. Karena kenapa? ‘People power’ itu merusak bangsa ini,” kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) di Gedung Kemhan, Jakarta, Rabu (8/5/2019, mengutip Antara.
Namun, Ryamizard menegaskan akan mengambil tindakan keras jika aksi pengerahan massa itu berakhir makar.
“Mudah-mudahan tidak ada, kalau ‘people power’ dipaksakan, ya, itu makar! Kalau makar ada hukumannya. Jadi sesuatu yang dipaksa-paksakan, itu harus ada hukumnya,” tegasnya.
Ryamizard juga berharap, hingga penetapan hasil Pemilu 2019 proses penghitungan suara berlangsung aman dan damai. Jika ada masalah dan ketidakpuasan bisa diselesaikan di ranah hukum.
“Begini ya, kalau kita warga negara yang baik, selesaikan masalah dengan hukum. Kalau tidak puas, buka bersama-sama,” katanya.
Menurutnya, baik kubu 01 maupun 02 sangat mencintai negara dan sama-sama menjaga keutuhan bangsa, kecuali ada orang-orang tertentu di luar kelompok itu yang memanfaatkan keadaan.
“Empat tahun sama-sama, kemudian puluhan tahun sama-sama. Nggak mungkin begitu-begitu,” tegasnya. (mas)
