Pati, 5NEWS.CO.ID,- Puluhan mahasiswa dari sejumlah elemen kampus mendatangi gedung DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Massa menggelar aksi demo menolak Undang-undang Cipta Kerja dengan berkumpul di jalan depan gedung dewan sambil membentangkan sejumlah poster dan berorasi.
Para akademisi muda menyuarakan sikap mereka atas lahirnya UU Cipta Kerja yang dinilai kontroversial dan terburu-buru. Massa gabungan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kabupaten Pati juga menganggap UU tersebut tidak sesuai dengan cita-cita dan tujuannya.
Selain itu, mereka juga menilai pengesahan Omnibus Law terkesan “kucing-kucingan” kepada rakyat yang sedang disibukkan pendemi COVID-19.
“Tidak berpihak pada rakyat kecil. Sahabat-sahabat, saat ini Indonesia tidak butuh pabrik-pabrik. Tetapi lebih butuh bagaimana rakyatnya bisa makan,” kata seorang mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Pati Ahmad Rifai saat berorasi, Senin (12/10/2020) siang.
Sementara itu, Ketua PC PMII Pati Ahmad Shoimul Mubarok menyampaikan empat tuntutan sekaligus pernyataan sikap kepada Ketua DPDR Pati Ali Barudin, yaitu:
- Meminta penundaan pemberlakuan UU Cipta Kerja karena masih banyak pasal-pasal yang krusial.
- Mendesak DPRD Kab. Pati untuk mengirimkan surat kepada presiden agar tidak terburu-buru untuk menandatangani UU Cipta Kerja dan segera mengeluarkan PERPPU.
- Mengecam keras tindakan represif aparat keamanan terhadap pendemo tolak UU Cipta Kerja.
- Mendukung penuh dan mengawal PB PMII dalam melakukan uji materi (judicial review) UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.
“Alhamdulillah aspirasi kita udah di terima DPRD Kab. Pati. Tapi tidak lepas tanggung jawab begitu saja. Kita akan mendampingi aspirasi kita sampai dikirim ke pusat,” ujar Shoim.
Meski sempat terjadi aksi dorong antara aparat dan mahasiswa, demo mahasiswa siang tadi berlangsung tertib. Massa akhirnya ditemui oleh Ketua DPRD Pati Ali Badrudin dan anggota dewan lainnya di depan pintu gerbang.
Sambil duduk lesehan, Ketua DPRD Kabupaten Pati menandatangi surat penerimaan aspirasi mahasiswa yang mereka sebut dengan pakta integritas. Ia berjanji akan menyampaikan suara para akademisi muda itu kepada presiden sesuai alur birokrasi.(hsn)
