Jaringan Masyarakat Sipil Kecam Dugaan Pemaksaan Jilbab Siswi SMA di Bantul

0
Para pelajar putri SMA di Banda Aceh mendengarkan instruksi bagaimana menghadapi gempa bumi. (Foto: ilustrasi/Reuters).

Yogyakarta, 5NEWS.CO.ID,- Jaringan Masyarakat Sipil mengecam dugaan pemaksaan pemakaian jilbab di SMA Negeri di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Akibat kejadian ini, siswi tersebut mengalami depresi.

Peristiwa itu bermula dari guru bimbingan konseling, wali kelas, dan guru agama yang memaksa siswi itu memakai jilbab di ruangan guru BK pada Selasa, (26/07/2022) pagi. Guru BK tersebut memakaikan jilbab ke siswi saat menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah.

“Setelah kejadian itu, siswi tersebut mengurung diri dan menangis di toilet selama satu jam. Kini, siswi itu depresi, lebih banyak mengurung diri di kamar, dan tidak mau ke sekolah,” tulis Jaringan Masyarakat Sipil dalam keterangan tertulisnya, Senin (01/08/22).

Diketahui, dugaan pemaksaan pemakaian jilbab untuk siswa baru terjadi di semua tingkatan sekolah. Pada 2017, SMPN 7 dan SMPN 11 mengeluarkan surat edaran yang isinya mengharuskan siswi Muslim mengenakan jilbab dalam penerimaan siswa siswi baru. Tapi, mereka berdalih pemakaian jilbab itu hanya imbauan.

Dugaan pemaksaan pemakaian jilbab juga terjadi di Sekolah Dasar Negeri Karangtengah III Kabupaten Gunung Kidul pada 2019. Sekolah tersebut mengeluarkan surat edaran yang berisi kewajiban siswa kelas I mengenakan seragam Muslim untuk tahun pelajaran 2019/2020.

“Setelah mendapatkan protes dari masyarakat dan ditangani Ombudsman Republik Indonesia perwakilan DIY, akhirnya surat edaran SD Negeri tersebut dicabut. Terulangnya peristiwa tersebut menggambarkan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak serius menangani praktek intoleransi di sekolah,” lanjut Jaringan Masyarakat Sipil.

Jaringan Masyarakat Sipil yang fokus terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan, tersebar di berbagai komunitas, organisasi non-pemerintah, dan individu ini juga menyatakan sikap atas kejadian tersebut sebagai berikut:

1. Mendesak Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta membuat aturan tegas tentang larangan pemaksaan pemakaian jilbab di sekolah negeri.

2. Mendesak Dinas Pendidikan menerapkan sanksi yang berat bagi sekolah negeri yang terbukti memaksa siswanya memakai jilbab

3. Mendesak Pemerintah DIY untuk menyediakan layanan pendampingan psikologi hingga pulih untuk siswa karena mengalami depresi.

4. Mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk turun tangan mengatasi pemaksaan penggunaan jilbab di sekolah-sekolah negeri Yogyakarta.

5. Mengecam pemaksaan berjilbab di sekolah-sekolah negeri  karena bertentangan dengan kedaulatan perempuan atas pikiran, tubuh, ruang gerak, ekspresi dan keyakinan beragama yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E dan pasal 29, Piagam Deklarasi HAM, Deklarasi HAM 1948, ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), dan CEDAW (Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women).

6. Menghentikan kontrol tubuh para siswa (khususnya perempuan) dengan dalih apapun, termasuk dalih memperkuat moralitas, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan  para siswa di sekolah-sekolah negeri.

7. Dinas Pendidikan menghentikan surat edaran berisi kewajiban siswa mengenakan jilbab pada tahun ajaran baru. Surat edaran itu kerap sekolah jadikan alasan sebagai imbauan bukan pemaksaan.

8. Mendorong sekolah ramah anak dan menghargai prinsip keberagaman dan inklusivitas.

9. Mendesak Balai Pendidikan Menengah untuk melakukan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap pegawai/guru sekolah yang melakukan pemaksaan penggunaan jilbab di sekolah-sekolah negeri. (mra)

Komentar