Jakarta, 5NEWS.CO.ID,- Setelah 1,2 dan 3, Ijtima Ulama ke 4 akan kembali digelar. Pada ijtima sebelumnya sekumpulan ulama politis habis-habisan mendukung dan mendorong Prabowo Subianto. Namun, sikap itu berbalik sejak Prabowo bertemu dengan Presiden terpilih Joko Widodo pada hari Sabtu (13/7/2019) di Stasiun MRT, Lebak Bulus, Jakarta.
Juru bicara Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin mengaku kecewa dengan pertemuan Prabowo-Jokowi. Dia menyebut, Prabowo lebih mendengar orang di sekitarnya yang berkhianat. Dia mengaku pihak PA 212 tidak pernah mendukung atau merekomendasikan pihak 02 untuk bertemu atau melakukan rekonsiliasi dengan 01.
Baca Juga:
Meski begitu Novel menyatakan PA 212 belum memutuskan sikap politiknya usai pertemuan tersebut. Dia mengatakan, sikap politik akan ditegaskan setelah Ijtimak Ulama ke 4.
“Kami PA 212 akan tunggu arahan ulama mungkin melalui Ijtimak Ulama ke-4 untuk ambil sikap atas musyawarah para ulama, tokoh, dan aktivis sehingga arah ke depan jelas untuk disikapi oleh umat Islam,” kata Novel kepada CNN, Sabtu (13/7) di Jakarta.
Hal senada juga diungkapkan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF). Ketua Umum GNPF Ulama Yusuf Martak mengatakan akan segera menggelar Ijtimak Ulama ke 4 untuk menegaskan sikap politik setelah pertemuan antara Jokowi dan Prabowo. Dia menilai pertemuan itu sebagai hal yang biasa dalam dunia politik. Yusuf mengaku, dirinya bahkan sudah memprediksi terjadinya pertemuan itu.
Pada Ijtimak Ulama jilid 1. Sekelompok tokoh agama bergabung dalam satu wadah yang mereka namakan GNPF Ulama. Pada jilid pertama, kelompok ini merekomendasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan dua nama sebagai wakil presidennya, yaitu Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Al-Jufri, dan ustaz Abdul Somad Batubara (UAS) di Pilpres 2019.
UAS menampik pinangan para ulama tersebut dan beralasan tak ingin masuk ke dunia politik. Oleh sebab itu, Salim Segaf menjadi calon tunggal wakil presiden yang direkomendasikan GNPF untuk mendampingi Prabowo. Ijtimak Ulama jilid 1 digelar pada hari Jumat, 27-29 Juli 2018 lalu di Hotel Menara Peninsula, Jakarta.
Entah bagaimana, kedua nama tersebut tidak segera didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pada detik-detik terakhir, justru nama Sandiaga Salahudin Uno yang didaftarkan sebagai cawapres pasangan Prabowo Subianto. Dunia perpolitikan sempat riuh mengomentari fenomena ini.
Politikus Partai Demokrat Andi Arief juga sempat geram dan menyebut Prabowo sebagai jenderal kardus di akun media sosial. Andi juga menyebut soal mahar politik sebesar Rp. 500 miliar dari Sandiaga kepada PAN dan PKS.
“Soal Mahar 500 M masing-masing pada PAN dan PKS itu yang membuat malam itu saya mentuit jenderal kardus. Besar harapan saya dan partai Demokrat, Prabowo memilih cawapres lain agar niat baik tidak rusak,” tulis Andi di akun Twitternya, pada 11 Agustus 2018.
Alhasil, Prabowo seolah tak mempedulikan rekomendasi Ijtimak Ulama 1 yang menyarankan wakil presiden harus dari kalangan ulama. Pada 10 Agustus 2018, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mendaftarkan diri dan menyerahkan dokumen persyaratan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Pada bulan berikutnya, Ijtimak Ulama jilid 2 digelar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menandatangani Pakta Integritas yang dirumuskan oleh GNPF Ulama dalam Ijtimak Ulama ke 2 yang digelar pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 di Hotel Grand Cempaka, Jakarta. Pasangan capres cawapres Prabowo-Sandi mendapatkan dukungan penuh dari GNPF.
Prabowo Subianto menyetujui 17 poin dalam Pakta Integritas dan menandatanganinya. Waktu itu, dia mengucapkan terima kasih dan menyatakan merasa terharu atas dukungan kepada dirinya melalui Ijtimak Ulama jilid 1 dan 2. Salah satu dari 17 poin yang ditandatangani Prabowo adalah memulangkan Habib Rizieq Shihab dari Mekkah, Arab Saudi, jika menang dan terpilih sebagai presiden RI.
Berdasarkan hasil hitung cepat dari beberapa lembaga survei nasional, perolehan suara capres dan cawapres kalah jauh dengan kandidat lawannya. Melihat kemenangan ada di kubu lawan lantaran kalah suara, Ketua Umum GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak bersama kelompok pendukungnya segera menginisiasi Ijtimak Ulama jild ke 3.
Bertempat di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 1 Mei 2019, Ijtimak Ulama seri ke 3 pun digelar. Dalam seri ketiga ini, Yusuf Martak membacakan rekomendasi terkait Pemilu 2019 sebagai berikut:
1. Menyimpulkan bahwa telah terjadi berbagai kecurangan dan kejahatan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019.
2. Mendorong dan meminta BPN Prabowo-Sandi mengajukan keberatan melalui mekanisme legal, prosedural, tentang terjadinya kejadian berbagai kecurangan, kejahatan yang terstruktur, sistematis, masif dalam proses Pilpres 2019.
3. Mendesak KPU dan Bawaslu untuk memutuskan membatalkan atau mendiskualifikasi pasangan calon capres-cawapres 01.
4. Mengajak umat dan seluruh anak bangsa untuk mengawal dan mendampingi perjuangan penegakan hukum dengan cara syar’i dan legal konstitusional dalam melawan kecurangan dan kejahatan serta ketidakadilan, termasuk perjuangan pembatalan/diskualifikasi paslon capres-cawapres 01 yang ikut melakukan kecurangan dan kejahatan dalam Pilpres 2019.
5. Memutuskan bahwa melawan kecurangan dan kejahatan serta ketidakadilan kecurangan merupakan amar ma’ruf nahi munkar serta konstitusional dan sah secara hukum dengan menjaga keutuhan NKRI dan kedaulatan rakyat.
Ditetapkan di Bogor 1 Mei 2019, 25 Sya’ban 1940 Hijriah, pimpinan sidang pleno Ijtimak Ulama III dan tokoh nasional Indonesia III tahun 2019,
KH Abdul Rasyid Abdullah Syafie
Ustaz Yusuf Muhammad Martak
Ustaz Zaitul Rasmin
Ustaz Slamet Maarif
KH Sobri Lubis
Ustaz Bachtiar Nashir
“Demikian keputusan Ijtima III kami bacakan,” tutur Yusuf.
Menyikapi pertemuan presiden terpilih Joko Widodo dengan capres dukungannya Prabowo Subianto, GNPF berencana untuk menggelar Ijtimak Ulama kembali. Dalam serial ke 4 mendatang, masyarakat luas khususnya 207.200.000 umat Islam di Indonesia menantikan apa rekomendasi Ijtimak Ulama berorientasi politik ini.(hsn)
