GP Ansor Bangil Pasuruan Desak Kemenag Tutup Madrasah HTI yang Diduga Lecehkan Simbol Negara dan Ulama

0
GP Ansor Pasuruan Desak Kemenag Tutup Madrasah HTI yang Diduga Lecehkan Simbol Negara dan Ulama
Gambar Presiden RI Joko Widodo yang dicorat coret di madrasah Al Hamidy Al Islamiyah, Desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Foto Dok. GP Ansor Bangil

Pasuruan, 5NEWS.CO.ID,- Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menuntut Kementerian Agama (Kemenag) menutup sebuah madrasah yang diduga terafiliasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pasalnya, sekolah itu diduga melecehkan simbol negara dan ulama NU.

Saat didatangi, madrasah di Desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan itu memajang sebuah gambar Presiden RI Joko Widodo yang dicorat coret secara tidak pantas. Selain itu, tidak ada bendera merah putih dikibarkan dalam lingkungan sekolah. Oknum pengajar yayasan pendidikan tersebut juga membuat resah masyarakat dengan menghina ulama NU, Habib Lutfi, melalui sebuah postingan di media sosial.

Ketua GP Ansor Bangil, Kabupaten Pasuruan, Sa’ad Muafi menyatakan pihaknya menuntut Kemenag segera menutup dan mencabut izin yayasan pendidikan Al Hamidy Al Islamiyah. Ia juga telah melaporkan dugaan penghinaan tersebut kepada pihak berwajib.

“Saat kita datangi, AH terang-terangan mengaku sebagai HTI, bukan eks HTI,” ujar S’aad kepada 5NEWS.CO.ID, Minggu (23/8/2020) petang.

Menurut Sa’ad, AH mengaku membuat postingan di akun Facebook yang dinilai sebagai penghinaan terhadap Habib Lutfi. Melalui akunnya, AH menulis, “Ternyata menolak KHILAFAH yg merupakan AJARAN ISLAM karna urusan PERUT. Karunianya ALLAH BERIKAN SECARA CUMA2. Nikmat mana lagi yg KAMU DUSTAKAN.?”. Postingan AH itu menampilkan gambar dan nasehat Habib Lutfi bin Yahya, ulama nasional NU terkait khilafah.

Postingan itu, tuturnya, membuat warga NU menjadi resah dan memperbincangannya di sejumlah grup Whatsapp. Puncaknya, warga berencana menggeruduk rumah AH, oknum pengajar yayasan pendidikan Al Hamidy. GP Ansor dan Banser, kata dia, berusaha datang lebih dulu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Warga mau ‘meluruk’ ke sana (rumah AH). Makanya saya putuskan, GP Ansor dan sahabat-sahabat Banser datang ke sana untuk melakukan tabayyun,” jelasnya.

AH mengaku sering mengikuti halaqoh (pengajian internal HTI) di madrasah Al Hamidy. Saad dan kawan-kawan lalu menuju ke Desa Kalisat. Sesampainya di lokasi, ia mengaku tak menemukan satupun bendera merah putih dikibarkan di lingkungan sekolah. Tak hanya itu, ia juga menemukan sebuah gambar Presiden RI yang dicorat coret secara tidak pantas terpasang di dinding sebuah ruangan.

“Sudah kita lakukan pelaporan atas (dugaan) pencemaran nama baik NU,” ungkap Sa’ad.

Menyikapi hal ini, Ansor Bangil mengajukan tiga tuntutan. Pertama, agar Polri mengusut dan menindak tegas pelaku penghinaan terhadap ulama NU, Habib Lutfi. Kedua, meminta Kemenag agar mencabut izin yayasan pendidikan yang diduga masih aktif melakukan kegiatan ormas HTI tersebut. Ketiga, mendesak legislatif dan eksekutif segera menerbitkan undang-undang larangan dan tindakan yang jelas terkait ideologi khilafah.

“Jika tidak dilakukan oleh pemerintah, takutnya (ideologi khilafah) akan memecah ke Bhinneka-an kita, akan timbul gesekan-gesekan. Tidak hanya di Kabupaten Pasuruan, tapi juga di seluruh wilayah Indonesia,” tegas Ketua GP Ansor Bangil.

Seperti diketahui, Kementerian Hukum dan HAM secara resmi mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada tanggal 19 Juli 2017. Pencabutan tersebut dilakukan sebagai tindaklanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.(hsn)

Komentar