Jakarta, 5News.co.id,- Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan partainya menolak aksi “people power” pada 22 Mei 2019 yang ditujukan untuk menolak hasil Pemilu 2019.
Simak juga: Partai Golkar Pimpin Perolehan Suara di Kabupaten Pati per Minggu 21 April 2019, Pukul 20.00 WIB
“Partai Golkar menegaskan agar pihak-pihak yang kurang puas dapat mengadukan ke Bawaslu atau MK. Bukan mencari solusi di jalanan. Jadi partai Golkar menolak ‘people power’,” kata Airlangga dalam acara buka puasa bersama di Jakarta, Minggu (19/5/2019) malam.
Belakangan, isu gerakan massa yang disebut “people power” menjelang pengumuman hasil Pemilihan Presiden (pilpres) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019 menjadi perbincangan. Gerakan itu menyebut akan mendatangkan massa dari berbagai daerah untuk mengepung kantor KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Simak juga: Nurikasari: Kaum Muda Harus Mandiri
Airlangga menambahkan, Golkar menjadi yang terdepan dalam melawan pihak-pihak yang tidak menghendaki kemajuan, tapi hendak menjerumuskan bangsa dalam perpecahan.
“Dalam sejarah ‘people power’ di Indonesia yang muncul untuk mengganti kepemimpinan yang panjang dapat kita lihat di tahun 1965 dan 1998,” ungkap Airlangga.
Sebagai salah satu partai yang pertama mengusung Jokowi sebagai presiden, partai Golkar, menurut Airlangga, sudah sepenuhnya berkomitmen memenangkan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Dia juga menilai bahwa kemenangan tersebut harus dijaga dan terus menerus bekerja lebih baik mengabdi untuk bangsa dan negara.
“Saya mengimbau semua kader membuktikan konsistensi perjuangan, menjadi pelopor kemajuan bangsa di masa mendatang, mengiringi kepemimpinan bapak presiden Joko Widodo untuk kedua kalinya,” tutur Airlangga.
Airlangga menyampaikan hal tersebut di hadapan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Akbar Tanjung, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Diaz Hendropriyono, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang serta fungsionaris Partai Golkar lainnya.(ANTARA/hsn)
