Dewan Pers Rilis Larangan Wartawan Minta THR

Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh
Mohammad Nuh, Ketua Dewan Pers periode 2019 – 2022. Foto istimewa

Jakarta, 5NEWS.CO.ID,- Dewan Pers menerbitkan imbauan yang melarang wartawan meminta sumbangan atau Tunjangan Hari Raya (THR). Imbauan ini ditujukan kepada seluruh lembaga pemerintahan dan pendidikan hingga pemerintahan desa. Dewan Pers menyebut imbauan ini bertujuan mencegah penipuan dan penyalahgunaan profesi wartawan.

Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh mengatakan menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1443 H pada 2 -3 Mei 2022 mendatang, biasanya marak permintaan THR ataupun sumbangan yang mungkin dilakukan oleh oknum dengan mengatasnamakan media, organisasi pers maupun organisasi wartawan. Karena itu pihaknya mengimbau kepada semua pihak untuk tidak melayani permintaan tersebut.

“Hal ini menghindari penipuan dan penyalahgunaan profesi wartawan oleh para oknum yang mengakungaku sebagai wartawan, organisasi wartawan, organisasi perusahaan pers, ataupun media,” kata Mohammad Nuh melalui keterangan tertulis di laman resmi Dewan Pers, Senin (18/4/2022).

Nuh menjelaskan bahwa sikap Dewan Pers ini dilandasi sikap moral dan etika profesi dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakan integritas serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme kewartawanan. Juga untuk mendukung upaya pemberantasan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Menurutnya, pemberian THR kepada wartawan adalah menjadi kewajiban setiap perusahaan pers kepada pegawai/wartawannya.

“Dewan Pers tidak bisa menolerir adanya praktek buruk dimana wartawan, perusahaan pers, atau organisasi wartawan yang semakin banyak bermunculan pada saat ini meminta-minta sumbangan, bingkisan ataupun THR,” tegasnya.

“Bila ada oknum wartawan yang mengaku dari media ataupun sebuah organisasi wartawan menghubungi Bapak/Ibu, wajib untuk menolaknya. Apabila ada oknum yang meminta dengan cara memaksa, memeras, dan/atau bahkan mengancam, sebaiknya mencatat identitas atau nomor telepon atau alamat mereka dan melaporkannya ke kantor polisi terdekat. Selain itu Bapak/Ibu bisa melaporkannya kepada Dewan Pers,” tutur Nuh.

Melalui surat edaran nomor 03/DP/K/IV/2022, Dewan Pers juga merilis organisasi perusahaan pers dan organisasi wartawan yang telah terverifikasi serta menjadi konstituen Dewan Pers sebagai berikut:

  1. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI),
  2. Aliansi Jurnalis Independen (AJI),
  3. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI),
  4. Persatuan Radio Siaran Swata Nasional Indonesia (PRSSNI),
  5. Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI),
  6. Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI),
  7. Serikat Perusahaan Pers (SPS),
  8. Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)
  9. Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)
  10. Pewarta Foto Indonesia (PFI)
  11. Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI).(hsn)