Kudus, 5News.co.id,- Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kudus, Jawa Tengah, disambut oleh demo warga. Massa yang berjumlah puluhan orang, berunjuk rasa di depan Hotel Gryptha Kudus pada Jumat (21/12) kemarin.
Warga yang menamakan dirinya Koalisi Masyarakat Kudus Anti Korupsi itu menuntut aksi nyata KPK dalam memberantas praktik korupsi di kalangan pejabat, khususnya di Kab. Kudus.
“Memberantas praktik korupsi di Kudus bukan dengan sosialisasi, ceramah atau dakwah. Butuh upaya revolusioner, pengawasan serius dan operasi tangkap tangan oleh KPK terhadap oknum pejabat, baik eksekutif maupun legislatif,” kata Slamet Machmudi, dalam orasinya siang itu.
Dalam orasinya, Slamet juga mengatakan, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PNS di Kudus adalah TPP tertinggi di Jateng. Namun menurut dia, hal itu tidak mengubah mentalitas korupsi oknum pejabat dan pegawai di Kudus.
“Makelar proyek oknum dewan tetap jalan, pungutan liar masih terjadi, komisi proyek sudah biasa dan aroma KKN juga masih dirasakan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Slamet juga mengatakan bahwa masyarakat Kudus sudah bosan dengan perilaku oknum pejabat yang kerap melakukan praktik jual beli proyek pemerintah.
Di lain pihak, Sekretaris Daerah (Sekda) Kab. Kudus Sam’ani Intakoris mengatakan, Pemkab Kudus memang sengaja mendatangkan KPK. Hal tersebut ditujukan untuk menambah pengetahuan organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak terjerumus dalam praktik korupsi.
“Aksi massa ini kami anggap sebagai masukan dan koreksi. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman LSM karena telah mengingatkan kami,” kata dia.
Kehadiran KPK itu dalam rangka memenuhi undangan Pemkab Kudus sebagai pemateri dalam kegiatan pembekalan terhadap pejabat Pemkab Kudus, untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum.(hsn)