Bupati Pati Sebut PNBP 10 Persen Menambah Beban Nelayan

0
Bupati Pati Sebut PNBP 10 Persen Menambah Beban Nelayan
Poster nelayan saat berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Pati, Sabtu (14/5/2022) pagi. foto 5NEWS.CO.ID

Pati, 5NEWS.CO.ID,- Bupati Pati Haryanto mengirim surat kepada pemerintah pusat. Dalam surat resminya, Haryanto menyebut kondisi nelayan mengalami tren penurunan. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya pendapatan hingga kerugian yang dialami nelayan  Oleh sebab itu, penerapan Pendapatan Negara Bukan Pajak atau PNBP 10 persen justru menambah beban nelayan.

Bupati Pati Haryanto mengatakan produktifitas  nelayan menurun dalam kurun waktu setahun terakhir setelah harga BBM solar industri melambung tinggi. Menurutnya, penerapan PP 85 Tahun 2021 dapat mengakibatkan terpuruknya ekonomi hingga nelayan tak mampu lagi melaut.

“Iya, (selain kepada Presiden RI) juga ditujukan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan,” kata Haryanto saat dikonfirmasi 5NEWS.CO.ID, Sabtu (14/5/2022) malam.

“Dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini produktifitas kapal nelayan mengalami trend penurunan, ditambah lagi dengan kenaikan harga BBM industry yang signifikan, mengakibatkan kerugian operasional kapal perikanan sehingga pendapatan nelayan mengalami penurunan,” bunyi surat Nomor 523/1452 tentang Aspirasi Nelayan Terkait Penerapan PP 85 Tahun 2021, Sabtu (14/5/2022).

Bupati pun meminta agar penerapan PNBP pra-produksi yang berlaku saat ini tetap diberlakukan. Pasalnya, pungutan hasil perikanan atas perizinan berusaha penangkapan ikan penarikan pasca-produksi sebesar 10% x nilai ikan yang didaratkan, akan menambah beban nelayan sehingga banyak kapal yang tidak mampu melaut lagi.

Selain itu, Haryanto juga meminta pemerintah pusat untuk menambah wilayah penangkapan ikan bagi nelayan dari 1 menjadi 2 WPP. Dalam suratnya, Bupati Pati menjelaskan bahwa pemberlakuan 1 wilayah penangkapan ikan menimbulkan waktu jeda 4 bulan dalam 1 tahun yang membuat nelayan menganggur.

Melalui suratnya, Haryanto juga meminta agar pemerintah pusat meninjau kembali aturan yang mewajibkan pendaratan ikan hasil tangkapan di pelabuhan terdekat. Menurut dia, pelabuhan di Kabupaten Pati masih membutuhkan pasokan ikan dari luar daerah demi memenuhi pasokan Unit Pengolahan Ikan yang menyerap ribuan tenaga kerja.

“Demi menjaga stabilitas sosial ekonomi serat kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat mohon agar aspirasi dan tuntutan nelayan dapat dikabulkan,” pungkas Bupati Pati Haryanto.(hsn)

Komentar