Bunyi Pasal 5 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 yang Jadi Kontroversial

0
Bunyi Pasal 5 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 yang Jadi Kontroversial
Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

Jakarta, 5NEWS.CO.ID,- Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendibudristek) Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi menjadi kontroversial. Banyak kalangan mendukung segera diberlakukannya peraturan menteri tersebut. Namun, sejumlah kalangan menilai Pasal 5 Permendikbud Nomor 30 2021 melegalkan perzinahan dan meminta agar dicabut.

Pantauan 5NEWS.CO.ID, Jumat (12/11/2021), sejumlah kalangan masih berpolemik dalam menyikapi Pasal 5 Pemendikbud Nomor 30 2021 ini. Pasal 5 dalam peraturan tersebut menjadi kontroversial karena dianggap sejumlah tokoh agama melegalkan praktik perzinahan di kampus.

Dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) situs resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) berikut bunyi Pasal 5 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi:

Pasal 5

(1) Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.

(2) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;

b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;

c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;

d. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;

e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;

f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;

g. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;

h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;

i. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;

j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;

k. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;

l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan Korban;

m. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;

n. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;

o. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;

p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;

q. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;

r. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;

s. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;

t. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau

u. melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

(3) Persetujuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m, dianggap tidak sah dalam hal Korban:

a. memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;

c. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;

d. mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;

e. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;

f. mengalami kelumpuhan sementara (tonic immobility); dan/atau

g. mengalami kondisi terguncang.(hsn)

Komentar