Jakarta, 5NEWS.CO.ID,- Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, pihaknya akan mengumumkan kepastian pemberangkatan ibadah haji tahun 2021. Hal itu diungkapkannya setelah rapat dengan Komisi VIII DPR soal penyelenggaraan Ibadah Haji.
“Bersama anggota komisi 8 tadi sudah bicara mendiskusikan pelaksanaan ibadah mulai a sampai z, kita berkesimpulan karena harus ada yang kita tata terlebih dahulu, InsyaAllah besok (3/6) siang akan kami umumkan secara resmi di kantor kementerian agama di Thamrin,” ujar Menag Yaqut di Gedung DPR, Rabu (2/6).
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily meminta pemerintah tetap harus memprioritaskan kesehatan para jamaah haji. Ace bilang, kesehatan jamaah harus dijamin termasuk juga protokol kesehatannya selama di Arab Saudi jika diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan Ibadah Haji.
Mengacu pada tahun lalu 10 hari setelah lebaran pemerintah telah mengumumkan untuk tidak memberangkatkan jamaah haji. Tahun ini tercatat, sudah 21 hari setelah lebaran, namun pemerintah belum mengumumkan soal jadi atau tidaknya pemberangkatan haji.
Ace meminta pemerintah untuk segera memberi ketegasan terkait penyelenggaraan haji. Sebab, sejumlah negara sudah mengumumkan untuk tidak memberangkatkan haji seperti Singapura.
“Daripada memberikan harapan-harapan, sebetulnya kita juga tidak bisa memberikan jaminan kepada mereka, lebih baik kita tegas saja, lebih baik menunda pemberangkatan,” tutur Ace.
Sebelumnya, Juru bicara Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab telah mengumumkan bahwa Pemerintah Arab Saudi akan menyelenggarakan ibadah haji 1442 H/ 2021 M dengan protokol pencegahan Covid-19 yang ketat. Karena masih pandemi, penyelenggaraan ibadah haji akan digelar dengan “kondisi khusus” untuk melindungi para jamaah dari Covid-19.
Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Khoirizi menyambut baik update informasi dari Arab Saudi. Menurutnya, kepastian penyelenggaraan haji sudah ditunggu masyarakat Muslim Indonesia, bahkan dunia.
Namun, Pemerintah Arab Saudi baru mengumumkan kepastian penyelenggaraan haji, belum ada penjelasan yang terkait rencana operasionalnya.
Khoirizi yang juga Direktur Bina Haji ini mengatakan bahwa pihaknya akan terus mengikuti perkembangan informasi dari Pemerintah Arab Saudi.
Sambil menunggu pengumuman resmi dari pemerintah Arab Saudi ke pemerintah Indonesia, Kemenag juga akan berkoordinasi dengan Dubes Arab Saudi dan Konjen RI di Jeddah terkait tindaklanjut dari update informasi haji ini.
Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel juga memastikan belum ada penguman resmi terkait pemberian kuota haji untuk jamaah Tanah Air.
Tim Manajemen Krisis Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dibentuk oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada akhir Desember 2020, sudah menyiapkan skema jika ada pemberangkatan jemaah haji dari Indonesia. Skema itu disiapkan dalam beberapa skenario, mulai dari pembatasan kuota 50%, 30%, 25%, bahkan hingga 5%. (AHA)
